menitindonesia, MAROS — Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros hingga September 2026 baru mencapai 58 persen. Angka ini tertinggal cukup jauh dari realisasi pendapatan daerah yang sudah menembus 81 persen.
Rendahnya serapan belanja tersebut dipengaruhi sejumlah pekerjaan fisik yang masih berlangsung. Selain itu, beberapa kegiatan baru masuk dalam anggaran melalui APBD Perubahan 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Maros, Andi Davied Syamsuddin, menyebut kondisi tersebut masih dalam batas normal karena sejumlah proyek belum rampung. Meski demikian, masih ada enam organisasi perangkat daerah (OPD) yang mencatatkan serapan anggaran di bawah 50 persen.
“Serapan anggaran ini masih dalam batas normal karena beberapa pekerjaan fisik memang belum rampung. Saat ini ada sekitar enam OPD yang serapannya di bawah 50 persen, sedangkan OPD lainnya rata-rata sudah melampaui 60 persen,” ujar Davied, Selasa (20/10/2026).
BACA JUGA:
Wabup Maros Soroti Capaian PBB Moncongloe yang Baru Terealisasi 37 Persen
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUTRPP) menjadi OPD dengan serapan anggaran terendah. Dari total pagu Rp 112,69 miliar, realisasi belanjanya baru Rp 32,14 miliar atau 28,53 persen.
Rendahnya realisasi tersebut disebabkan banyaknya pekerjaan kontraktual yang baru dianggarkan melalui APBD Perubahan. Selain itu, masa kontrak sejumlah proyek baru berakhir pada November hingga Desember 2026.
Serapan rendah juga tercatat di Dinas Perhubungan Maros. Dari total anggaran Rp 14,38 miliar, instansi ini baru merealisasikan Rp 4,79 miliar atau 33,30 persen.
Salah satu kegiatan yang masih berproses ialah pengadaan lampu jalan. Kegiatan tersebut baru dianggarkan melalui APBD Perubahan sehingga realisasi belanjanya belum optimal.
Berikutnya, Inspektorat Maros mencatatkan serapan anggaran sebesar 38,94 persen dari total pagu Rp 21,22 miliar. Sementara itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) baru merealisasikan 49,52 persen dari anggaran Rp 11,20 miliar.
Belum optimalnya serapan Diskominfo berkaitan dengan proses pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang masih berlangsung.
Di sektor bantuan sosial, Dinas Sosial Maros telah merealisasikan Rp 3,88 miliar atau 50,24 persen dari total anggaran Rp 7,73 miliar. Penyaluran anggaran untuk program bantuan sosial pendidikan masih menunggu terbitnya Peraturan Bupati sebagai dasar hukum pelaksanaan.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Maros telah membelanjakan Rp 205,45 miliar atau 54,12 persen dari total alokasi Rp 379,65 miliar.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah mencatatkan serapan sebesar 56,11 persen dari anggaran Rp 10,69 miliar. Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maros telah merealisasikan 60,01 persen dari total pagu Rp 5,12 miliar.
Pemkab Maros masih memiliki waktu hingga akhir tahun anggaran untuk meningkatkan realisasi belanja, terutama pada OPD yang pelaksanaan proyek dan pengadaannya masih berlangsung.
