Kepala BPOM RI Prof. Taruna Ikrar bersama Anggota Komisi IX DPR RI usai Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, 21 Juli 2025.
BPOM RI di bawah kepemimpinan Prof. Taruna Ikrar kembali cetak prestasi 11 kali WTP berturut dari BPK RI. DPR RI apresiasi model birokrasi ilmiah, efisien, dan pro rakyat. BPOM dinilai jadi teladan birokrasi modern.
menitindonesia, JAKARTA — Tak banyak institusi negara yang mampu mempertahankan kepercayaan publik dan integritas tata kelolanya selama lebih dari satu dekade. Namun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI justru mencetak sejarah: 11 kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2014.
Rekor ini tidak hanya menjadi kebanggaan dalam mengelola administrasi keuangan, melainkan juga menjadi cermin dari konsistensi, transparansi, dan efektivitas manajemen lembaga yang kini dipimpin oleh Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Pharm., Ph.D. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, pujian pun mengalir deras dari para legislator.
“BPOM membuktikan kalau birokrasi tidak harus kaku. Di bawah Prof. Taruna, lembaga ini berhasil menjadi wajah baru pemerintahan: ilmiah, responsif, dan berpihak pada rakyat,” kata Charles Honoris, Anggota Komisi IX DPR RI saat RDP, Senin (21/7/2025).
Sinergi Triple Helix: Akademisi, Bisnis, dan Pemerintah
Menurut Prof. Taruna, kunci keberhasilan terletak pada pendekatan triple helix, yakni membangun sinergi antara dunia akademik, sektor usaha, dan pemerintah. Model ini diyakini mampu menciptakan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus melindungi konsumen di tengah derasnya produk dan inovasi yang membanjiri pasar.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan BPOM ini adalah hasil kerja kolektif lintas sektor. Kami menjembatani ilmu pengetahuan, kebutuhan usaha, dan regulasi negara,” ujarnya.
Dalam praktiknya, BPOM membuka ruang riset kolaboratif bersama perguruan tinggi, mempercepat layanan perizinan bagi pelaku UMKM, dan memperkuat pengawasan terhadap produk ilegal serta berisiko.
BPOM Menjadi Mitra Pertumbuhan
Keunggulan BPOM di era kepemimpinan Taruna Ikrar juga terlihat dari kemampuan beradaptasi di tengah tekanan fiskal. Meski anggaran diketatkan, kualitas layanan tak dikorbankan. Bahkan, lembaga ini terus mengembangkan inovasi pengawasan digital, edukasi publik berbasis data, serta pelibatan komunitas dalam pelindungan konsumen.
“BPOM tidak hanya jadi regulator, tapi mitra pembangunan,” ujar Charles menegaskan.
Anggota Komisi IX lainnya juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang terbuka, berbasis data, dan partisipatif seperti yang diterapkan Taruna Ikrar. Pendekatan ini dianggap sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang digulirkan pemerintah sejak beberapa tahun terakhir.
Dengan 11 kali WTP, BPOM kini bukan hanya dikenal sebagai pengawas obat dan makanan, tapi juga sebagai simbol tata kelola yang sehat dan progresif. Dalam lanskap pemerintahan modern, BPOM menunjukkan: birokrasi bisa maju—asal dipimpin dengan visi, integritas, dan kemauan untuk terus berinovasi. (akbar endra)
