menitindonesia, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberi peringatan keras kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempercepat realisasi anggaran dan pelaksanaan program memasuki triwulan II tahun anggaran 2026.
Penegasan itu disampaikan Munafri saat Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan APBD Kota Makassar hingga triwulan I di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026).
“Secara year-on-year memang ada peningkatan, tapi sangat tipis,” tegas Munafri.
Ia mengingatkan, jika pola tersebut terus berlanjut, realisasi belanja daerah berpotensi tidak mencapai target 90 persen di akhir tahun anggaran.
“Kalau ini berjalan normal, kita bisa tidak sampai 90 persen. Artinya, harus ada akselerasi serius di triwulan berikutnya,” lanjutnya.
BACA JUGA:
Kafilah Maros dan Makassar Bersaing Ketat di Babak Final MTQ Sulsel ke 34, Berikut Daftarnya!
Munafri yang akrab disapa Appi itu juga menyoroti masih adanya sejumlah SKPD dengan capaian realisasi yang jauh dari target. Ia meminta setiap perangkat daerah segera mengidentifikasi hambatan secara spesifik.
“Saya lihat masih ada yang jauh di bawah. Ini harus jelas kendalanya, supaya bisa kita kejar,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Appi menekankan pentingnya keselarasan antara dokumen perencanaan, mulai dari RPJMD, rencana kerja (Renja), hingga penganggaran.
“Kita tidak bisa hanya bicara angka. Di awal ini harus dipastikan sinkron antara RPJMD, Renja, dan anggaran. Ini yang menentukan arah kerja kita,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kelancaran penyaluran anggaran. Menurutnya, hambatan administratif tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program.
“Delivery anggaran harus smooth. Jangan berhenti hanya karena persoalan teknis,” tegasnya.
Selain itu, Munafri meminta OPD mulai mengukur dampak awal (early outcome) dari setiap program yang dijalankan. Ia menegaskan, program pemerintah harus dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif.
“Kalau dampaknya belum terasa, berarti ada yang salah. Jangan sampai program tidak dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Ia memastikan hasil evaluasi triwulan I akan menjadi dasar langkah percepatan di triwulan berikutnya, termasuk pembahasan bersama tim ahli.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan monev menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran.
“Evaluasi ini bukan sekadar melihat capaian, tapi juga mengidentifikasi kendala dan merumuskan langkah perbaikan,” ujarnya.
Aliyah juga mengingatkan seluruh OPD agar memastikan setiap program memiliki arah yang jelas, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan.
“Tidak boleh lagi ada kegiatan yang berjalan tanpa dampak konkret,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci agar setiap anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami harap setiap rupiah yang digunakan berdampak pada kesejahteraan warga dan kemajuan Kota Makassar,” tutupnya.
