menitindonesia, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin tetap turun langsung memantau program “Jumat Bersih” meski aparatur sipil negara (ASN) tengah menjalani work from home (WFH), Jumat (24/4/2026).
Dengan bersepeda, Munafri—yang akrab disapa Appi—bersama sejumlah kepala SKPD menyisir dua kecamatan untuk memastikan kondisi lingkungan tetap terjaga.
“Pagi ini kita turun melihat langsung kegiatan di wilayah. Kita ke Kecamatan Wajo dan Ujung Tanah, tepatnya di Pattunuang dan Totaka,” ujarnya.
Kegiatan dimulai sekitar pukul 06.20 WITA dari Rumah Jabatan Wali Kota. Rombongan gowes pertama menuju Jalan Bali, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo.
Di lokasi tersebut, Appi menemukan drainase yang tersumbat parah akibat endapan tanah dan tumpukan sampah.
Bahkan, berdasarkan laporan warga, saluran air itu tertutup total karena berdiri bangunan di atasnya.
BACA JUGA:
DPRD Makassar Geram, Larangan Perpisahan Sekolah Masih Dilanggar
Kondisi itu dinilai berpotensi memicu banjir, terutama saat curah hujan tinggi.
“Ini harus jadi perhatian serius karena bisa menghambat aliran air,” tegasnya.
Usai dari Pattunuang, Appi melanjutkan pemantauan ke Jalan Cikalang 3, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah. Di titik ini, ia melihat langsung aktivitas pembersihan drainase oleh satgas dan warga.
Menurutnya, program Jumat Bersih merupakan bagian dari implementasi Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang dicanangkan pemerintah pusat.
Ia menekankan kegiatan bersih-bersih tidak boleh hanya dilakukan setiap Jumat, tetapi harus menjadi kebiasaan sehari-hari di masyarakat.
“Ini bukan cuma hari Jumat. Harus setiap hari ada kesadaran untuk menjaga kebersihan,” ujarnya.
Appi juga menegaskan, pembenahan drainase dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan banjir di Makassar.
“Ini bagian dari strategi kita. Drainase harus berfungsi baik, masyarakat juga harus terlibat aktif,” katanya.
Pemantauan langsung yang dilakukan di tengah kebijakan WFH ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk memastikan pelayanan publik dan pengelolaan lingkungan tetap berjalan optimal.
