menitindonesia, MAROS – Sebanyak 111 warga Kabupaten Maros yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) memilih mengundurkan diri secara sukarela.
Dinas Sosial (Dinsos) Maros mencatat, pengunduran diri tersebut terjadi dalam periode Januari hingga Maret 2026.
Kepala Dinsos Maros, Andi Zulkifli Riswan Akbar, menyebut langkah itu dipicu oleh membaiknya kondisi ekonomi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Pengunduran diri ini seiring dengan meningkatnya taraf hidup mereka. Ini sinyal positif,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Menurutnya, fenomena ini menunjukkan bahwa program bantuan sosial berjalan sesuai tujuan, yakni membantu masyarakat keluar dari kemiskinan secara bertahap.
Ia menegaskan, PKH bukan bantuan permanen, melainkan stimulus sementara agar masyarakat bisa mandiri.
BACA JUGA:
Bawa PKB Punya Kursi di DPRD Maros, Havid Pasha Kembali Diunggulkan Nahkodai DPC
“Bantuan sosial itu tidak untuk selamanya. Harus ada peningkatan kesejahteraan,” tegasnya.
Zulkifli juga mendorong warga yang sudah mampu secara ekonomi agar memberikan kesempatan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan.
“Kalau sudah mandiri, sebaiknya memberi ruang bagi yang lain,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan akan ada perubahan kebijakan dari Kementerian Sosial terkait kriteria penerima bantuan.
Jika sebelumnya bantuan mencakup kelompok desil 1 hingga desil 5, ke depan kelompok desil 5 tidak lagi diperbolehkan menerima bantuan.
“Regulasi terbaru tidak lagi mengakomodasi desil 5 sebagai penerima,” jelasnya.
Saat ini, Dinsos Maros tengah melakukan pemutakhiran data terhadap sekitar 43 ribu warga penerima bantuan sosial.
Dari jumlah tersebut, sekitar 19 ribu merupakan penerima bantuan sembako, sementara 13 ribu lainnya tercatat sebagai penerima PKH. Selain itu, terdapat pula penerima bantuan lain seperti PBI dan KIS.
Sementara itu, Bupati Maros Chaidir Syam mengapresiasi program bantuan sosial dari pemerintah pusat yang dinilai berperan penting dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat.
“Pemda akan terus memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran dan tepat waktu,” ujarnya.
Fenomena mundurnya ratusan warga dari PKH ini dinilai menjadi indikator awal membaiknya kondisi ekonomi masyarakat di daerah.
