menitindonesia, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak, sekaligus memutus ketergantungan pada tengkulak.
Menurut Zulhas, kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa dengan memangkas rantai distribusi yang selama ini panjang.
“Tujuannya membuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di desa. Koperasi ini tidak hanya memotong rantai pasok, tapi juga bisa menjadi offtaker atau pembeli hasil produksi warga,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, KDKMP akan berfungsi menampung hasil panen maupun ternak warga desa dengan harga yang lebih kompetitif dibanding tengkulak.
BACA JUGA:
Zulkifli Hasan Kunjungi Rumah Pangan PNM di Kopeng: Dukung Swasembada dan Kemandirian Pangan Desa
Bahkan, saat harga pasar anjlok, koperasi akan tetap membeli hasil produksi sesuai harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kalau harga gabah di pasar turun di bawah Rp6.500, koperasi bisa beli sesuai harga itu. Jadi petani tetap untung,” jelasnya.
Selain sebagai penyangga harga, KDKMP juga disiapkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan berbagai bantuan sosial.
Zulhas menyebut penyaluran bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, hingga beasiswa akan dilakukan melalui koperasi agar lebih tepat sasaran.
“Bantuan harus tepat sasaran, bukan karena kedekatan dengan aparat desa. Koperasi akan memastikan yang menerima benar-benar yang berhak,” tegasnya.
Tak hanya itu, koperasi juga akan berperan sebagai agen distribusi barang subsidi seperti pupuk dan LPG 3 kg yang selama ini kerap tidak tepat sasaran.
Seluruh bantuan dan barang subsidi tersebut nantinya akan disalurkan melalui Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan.
“Ini langkah strategis. Koperasi akan jadi simpul distribusi sekaligus penggerak ekonomi desa,” kata Zulhas.
Dengan skema tersebut, pemerintah berharap petani dan masyarakat desa tidak lagi dirugikan oleh rantai distribusi yang panjang, sekaligus menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan efisien di tingkat akar rumput.
