DPRD Beri Catatan untuk LKPJ 2025, Pemkot Makassar Janji Tindak Lanjut

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama ketua DPRD Makassar, Supratman di rapat Paripurna DPRD Makassar. (ist)
menitindonesia, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Makassar atas rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun 2025.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Rabu (13/5/2026).
Munafri menegaskan seluruh rekomendasi yang disampaikan Panitia Khusus (Pansus) DPRD akan menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan dalam penyusunan kebijakan pemerintahan ke depan.
“Rekomendasi ini menjadi penguatan bagi kami agar setiap program pembangunan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujar Munafri.
Wali kota yang akrab disapa Appi itu mengatakan rekomendasi DPRD mencerminkan perhatian sekaligus dukungan legislatif terhadap penyempurnaan arah pembangunan Kota Makassar.

BACA JUGA:
16 Lapak PKL di Pasar Cidu Makassar Ditertibkan, Akses ke Puskesmas Kembali Dibuka

Menurutnya, rekomendasi tersebut sejalan dengan visi Pemkot Makassar untuk mewujudkan kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan melalui program prioritas Sapta Mulia.
Appi menegaskan Pemkot Makassar akan segera menindaklanjuti rekomendasi DPRD melalui langkah strategis, baik dalam dokumen perencanaan, penganggaran, hingga regulasi daerah.
“Tentu kami akan segera merumuskan kebijakan strategis yang akan diimplementasikan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menilai rekomendasi DPRD menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan.
“Kami berharap kolaborasi dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi pembangunan Kota Makassar yang lebih maju dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Aliyah.
Ia menambahkan sinergi antara DPRD dan pemerintah kota menjadi kunci menghadirkan kebijakan publik yang efektif dan tepat sasaran.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, serta jajaran SKPD Pemkot Makassar.