menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai mematangkan persiapan pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos). Program ini digarap bersama Tim Perwakilan Koordinator Wilayah 4 Komite Percepatan Transformasi Digital Daerah (KPTPD).
Sejumlah tahapan persiapan disebut telah berjalan, mulai dari pembahasan lintas instansi hingga penerbitan surat keputusan (SK) tim pelaksana pembentukan agen lapangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mengatakan progres persiapan saat ini telah mencapai sekitar 80 persen. Salah satu fokus utama yakni proses perekrutan agen yang nantinya menjadi ujung tombak pelaksanaan program di masyarakat.
“Sudah dibahas dalam beberapa pertemuan, dan terakhir kita sudah menyiapkan SK tim. Perekrutan juga sudah sekitar 80 persen,” ujar Andi Zulkifly, Minggu (17/5).
Mantan Kepala Bappeda Makassar itu mengakui tantangan terbesar dalam program digitalisasi bansos adalah rendahnya literasi digital masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
BACA JUGA:
Simulasi SPMB Makassar di Lontra+ Dikeluhkan, Verifikasi NISN Jadi Kendala Utama
“Tantangan digitalisasi ini adalah masih banyak masyarakat yang belum melek teknologi, terutama di desil bawah. Semakin rendah desilnya, semakin rendah pula pemahaman digitalisasinya,” ungkapnya.
Karena itu, Pemkot Makassar menilai edukasi masyarakat menjadi langkah penting sebelum program dijalankan secara penuh. Salah satu yang didorong yakni pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Menurut Zulkifly, agen lapangan nantinya tidak hanya bertugas membantu proses pendaftaran bansos digital, tetapi juga menjadi penghubung edukasi teknologi kepada masyarakat.
“Kita ingin edukasi warga dimulai dari sini, termasuk penggunaan IKD. Agen ini nanti bisa membantu masyarakat mendaftar sekaligus memberikan pemahaman terkait digitalisasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan digital. Di sisi lain, penguasaan teknologi disebut sudah menjadi kebutuhan wajib bagi pemerintah daerah.
“Kominfo punya tugas bagaimana masyarakat bisa melek teknologi dan digitalisasi. Bagi Pemkot, teknologi itu sudah menjadi hal yang wajib,” tegasnya.
Zulkifly juga mendukung skema perekrutan agen dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menurutnya, pola tersebut lebih mudah dikontrol karena memiliki jalur koordinasi yang jelas.
“Saya setuju agen dari ASN dan PPPK, karena bisa dikontrol dan ada jalur koordinasinya,” katanya.
Selain persoalan literasi digital, Pemkot Makassar juga mewaspadai potensi penyalahgunaan data kependudukan, termasuk praktik pinjaman online ilegal yang dinilai bisa berdampak terhadap validitas data penerima bansos.
“Kita juga harus waspada terhadap bahaya pinjol yang bisa mengacaukan data bantuan. Karena itu, perlu ada edukasi kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan data kependudukan,” ujarnya.
Pemkot Makassar memastikan hasil audiensi terkait piloting digitalisasi bansos akan segera ditindaklanjuti dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“OPD siap membantu dan kita akan tindak lanjuti agar piloting ini bisa berjalan sukses,” tutup Andi Zulkifly.
