menitindonesia, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Sulsel terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2025.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, saat mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam rapat paripurna DPRD Sulsel di Makassar.
Rapat paripurna tersebut membahas penetapan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Sulsel 2025, sekaligus pengajuan sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulsel atas kerja keras, perhatian, serta rekomendasi yang telah disampaikan,” kata Jufri membacakan sambutan gubernur.
BACA JUGA:
Komcad ASN Sulsel Jadi yang Pertama di Indonesia, Wamenhan: Salut untuk Andi Sudirman
Menurutnya, rekomendasi DPRD menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Sulsel.
“Hal ini tentu menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi kami dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Jufri menegaskan, rekomendasi DPRD akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, hingga penganggaran pemerintah daerah ke depan.
Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program pembangunan tahun 2025, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penanganan persoalan sosial, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Kami menyadari masih ada berbagai kekurangan dan tantangan yang harus dibenahi bersama,” katanya.
Selain pembahasan LKPJ, DPRD Sulsel juga mengajukan sejumlah Ranperda, di antaranya perubahan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah.
Jufri menekankan sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat dan mendukung pembangunan Sulsel yang berkelanjutan.
“Pemprov Sulsel berkomitmen terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
