menitindonesia, JAKARTA — Presiden RI, Prabowo Subianto, menerima kunjungan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas percepatan pembangunan energi nasional sebagai salah satu kunci mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen.
Dalam pertemuan itu, Jusuf Kalla menyatakan kesiapan kelompok usaha yang dipimpinnya untuk berkontribusi dalam pengembangan energi hijau berskala besar di Indonesia.
“Kita siap. Kita sudah membangun 1.500 megawatt PLTA. Sekarang kita siap membangun lagi 2.000 megawatt, termasuk juga PLTG,” ujar JK usai pertemuan.
Menurut JK, peningkatan kapasitas energi menjadi kebutuhan mendesak apabila pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan.
BACA JUGA:
Prabowo Ajak HIPMI Bangun Industri Nasional: Jangan Jadi Pasar Bangsa Lain
Ia menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo hanya dapat dicapai jika didukung pasokan energi yang memadai dan berkelanjutan.
“Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional, khususnya green energy, sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen,” katanya.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat. JK datang setelah sebelumnya mengajukan permohonan waktu bertemu Presiden beberapa hari lalu. Dalam kunjungan itu, ia turut didampingi putranya, Solichin Kalla, yang aktif di sektor bisnis dan investasi.
Selain membahas sektor energi, JK mengungkapkan diskusi juga menyentuh sejumlah isu internasional, khususnya perkembangan situasi perdamaian di beberapa negara.
“Ada juga pembicaraan mengenai Thailand, Afghanistan, dan Pakistan,” ungkapnya.
Pertemuan Prabowo dan JK dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan tokoh nasional dalam mendukung agenda pembangunan strategis nasional.
Pemerintahan Prabowo sendiri menempatkan swasembada energi sebagai salah satu program prioritas guna memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan investasi, serta menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Komitmen pembangunan tambahan pembangkit berkapasitas 2.000 MW yang disampaikan JK di hadapan Presiden menjadi sinyal dukungan dunia usaha terhadap percepatan transisi energi dan penguatan infrastruktur energi nasional.
