Presiden Prabowo saat menerima Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti di istana negara. (ist)
menitindonesia, JAKARTA – Pemerintah mulai menggeber program pemerataan pendidikan berkualitas melalui pembangunan 100 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) dan revitalisasi 71.744 sekolah di seluruh Indonesia sepanjang 2026.
Program tersebut menjadi bagian dari prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memperluas akses pendidikan unggul sekaligus memperbaiki sarana pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan model sekolah unggulan nonasrama yang dirancang menjadi pusat pendidikan berkualitas di berbagai daerah.
“Tahun ini direncanakan membangun 100 Sekolah Nasional Terintegrasi. Ini merupakan sekolah unggul yang tidak berasrama,” kata Abdul Mu’ti usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, proses seleksi lokasi telah berjalan dan usulan dari berbagai daerah sudah mulai disaring pemerintah.
Pada tahap awal, pemerintah akan membuka lima sekolah di balai milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, satu sekolah di Ibu Kota Nusantara (IKN), serta membangun sembilan sekolah baru di daerah yang telah lolos seleksi.
Program SNT diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah sekaligus menghadirkan sekolah unggulan yang dapat diakses lebih luas oleh masyarakat.
Selain membangun sekolah baru, pemerintah juga mempercepat program revitalisasi sekolah yang skalanya jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Abdul Mu’ti mengungkapkan target revitalisasi sekolah pada 2026 mencapai 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut melonjak drastis dari target awal yang hanya 11.744 sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp14 triliun.
“Pada awalnya target revitalisasi 11.744 sekolah, kemudian ditambah 60.000 sekolah sehingga totalnya menjadi 71.744 satuan pendidikan,” ujarnya.
Program revitalisasi mencakup renovasi ruang kelas, perbaikan fasilitas belajar, rehabilitasi bangunan sekolah, hingga peningkatan sarana pendukung pendidikan lainnya.
Menurut Abdul, progres pelaksanaan program awal berjalan cukup baik. Hingga saat ini sekitar 70 persen dari target revitalisasi tahap pertama telah dikerjakan dan sebagian sekolah diproyeksikan rampung pada Juli hingga Agustus mendatang.
“Beberapa di antaranya sudah bisa selesai pada Juli atau Agustus dan dapat digunakan untuk memulai tahun ajaran 2026/2027,” katanya.
Tak hanya berdampak pada sektor pendidikan, program revitalisasi sekolah juga diproyeksikan memberikan efek ekonomi yang signifikan.
Pemerintah memperkirakan pelaksanaan revitalisasi 71.744 sekolah akan menyerap sekitar 1,1 juta tenaga kerja di berbagai daerah selama tiga hingga delapan bulan masa pengerjaan.
Skema pembangunan dilakukan melalui mekanisme swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan sehingga melibatkan masyarakat setempat dalam proses pelaksanaan proyek.
“Mereka yang mengerjakan revitalisasi untuk 71.744 sekolah sekitar 1,1 juta orang yang akan bekerja dalam rentang waktu tiga sampai delapan bulan,” ungkap Abdul.
Ia menambahkan program revitalisasi mendapat respons positif, terutama dari sekolah-sekolah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang selama ini menghadapi keterbatasan sarana pendidikan.
Menurut Abdul, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan secara merata, baik di sekolah negeri maupun swasta di seluruh Indonesia.
“Karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami merevitalisasi sekolah-sekolah itu, baik sekolah negeri maupun swasta, dan itu kami laksanakan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.