menitindonesia, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan pengembangan energi alternatif sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang masih bergejolak.
Arahan itu disampaikan Presiden saat menerima Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Usai pertemuan, Bahlil mengungkapkan bahwa isu energi dan hilirisasi menjadi fokus utama pembahasan bersama kepala negara. Pemerintah diminta bergerak cepat mencari sumber energi alternatif guna mengantisipasi berbagai risiko akibat ketidakpastian global.
“Kami melakukan rapat untuk membicarakan sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” kata Bahlil.
Salah satu agenda prioritas yang kini digenjot pemerintah adalah percepatan program konversi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG).
BACA JUGA:
Pemerintah Bangun 100 Sekolah Unggul Baru, 71.744 Sekolah Direvitalisasi Tahun Ini
Program tersebut menjadi bagian dari strategi diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus memperkuat ketahanan pasokan nasional.
“Sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG-CNG,” ujarnya.
Selain konversi energi, pemerintah juga tengah melakukan pendataan sektor pertambangan secara menyeluruh untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam. Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mendukung program hilirisasi yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo.
Tak hanya itu, kesiapan pasokan energi nasional juga menjadi perhatian. Pemerintah memastikan ketersediaan listrik maupun bahan bakar minyak (BBM) tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor industri.
“Yang kedua, pendataan tambang. Dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita,” imbuh Bahlil.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi maupun LPG subsidi. Kebijakan itu diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
“Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali,” tegasnya.
Menurut Bahlil, pemerintah saat ini masih mengkaji berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Karena itu, subsidi energi tetap dipertahankan sebagai instrumen perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
“Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya untuk BBM subsidi dan LPG subsidi sama sekali tidak kita naikkan,” katanya.
Sementara itu, menanggapi isu kelangkaan batu bara yang sempat beredar, Bahlil memastikan pasokan untuk pembangkit listrik nasional dalam kondisi aman. Ia menegaskan gangguan yang terjadi di sejumlah wilayah lebih disebabkan persoalan teknis pada pembangkit, bukan karena kekurangan pasokan bahan bakar.
“Kalau dikatakan batu bara langka itu tidak benar. Penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Memang ada beberapa trouble di mesin yang disampaikan PLN dan akan kita selesaikan secepatnya,” ungkapnya.
Pemerintah optimistis berbagai langkah penguatan sektor energi, mulai dari pengembangan energi alternatif, percepatan hilirisasi, hingga menjaga stabilitas harga energi bersubsidi, dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
