Kepala BPOM RI Prof. Taruna Ikrar berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal usai audiensi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2026).
Penguatan kewenangan dan anggaran BPOM dinilai menjadi fondasi perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus memastikan keberhasilan program strategis Presiden Prabowo Subianto.
menitIndonesia, JAKARTA — Keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau kecepatan pelaksanaan. Di balik setiap obat yang dikonsumsi masyarakat, pangan olahan yang beredar di pasaran, hingga menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terdapat sistem pengawasan yang menjadi benteng utama perlindungan kesehatan publik. Di titik itulah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memegang peran yang semakin strategis.
Semangat memperkuat peran tersebut menjadi pokok pembahasan saat Kepala BPOM RI Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., didampingi Sekretaris Utama BPOM Irjen Pol. Jayadi, S.I.K., dan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Saat ini, posisi tersebut dijabat oleh Dra. Elin Herlina, Apt, MP melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag., M.A.P., di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (15/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Taruna Ikrar memaparkan berbagai capaian BPOM sekaligus transformasi kelembagaan yang terus dilakukan untuk memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan nasional. Salah satu tonggak penting adalah keberhasilan BPOM meraih pengakuan WHO Listed Authority (WLA) pada akhir 2025. Pengakuan tertinggi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) itu diberikan kepada otoritas regulator obat yang dinilai memenuhi standar internasional dalam sistem regulasi dan pengawasan. Capaian tersebut menempatkan BPOM Indonesia sejajar dengan regulator negara-negara maju, termasuk Amerika Serikat dan Jepang, dalam bidang pengawasan dan regulasi obat.
Taruna juga menjelaskan bahwa BPOM tengah menyiapkan Indonesia menghadapi era teknologi kesehatan masa depan melalui penguatan regulasi Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP), termasuk terapi berbasis sel punca (stem cell), terapi gen, dan rekayasa jaringan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem inovasi kesehatan nasional yang tetap mengedepankan keselamatan pasien, kepastian regulasi, dan daya saing industri kesehatan Indonesia.
Transformasi itu, lanjut Taruna, menjadi modal penting bagi BPOM dalam mengawal berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga penguatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang seluruhnya membutuhkan sistem pengawasan obat dan makanan yang kuat, modern, dan dipercaya masyarakat.
“Pengakuan WHO Listed Authority merupakan bukti bahwa sistem regulasi Indonesia telah mendapat kepercayaan dunia. Namun, pengakuan itu sekaligus menghadirkan tanggung jawab yang lebih besar. Karena itu, BPOM terus memperkuat pengawasan obat dan makanan, sekaligus menyiapkan regulasi untuk teknologi kesehatan masa depan, termasuk stem cell dan Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP). Penguatan kewenangan dan dukungan anggaran akan memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pasar inovasi, tetapi juga menjadi salah satu pusat regulasi kesehatan yang diperhitungkan di tingkat global,” ujar Taruna Ikrar.
Pengawasan yang Kuat, Negara yang Sehat
Taruna menegaskan, meningkatnya konsumsi obat, pangan olahan, kosmetik, suplemen kesehatan, serta pesatnya perdagangan digital menghadirkan tantangan baru dalam sistem pengawasan nasional. Karena itu, BPOM terus membangun sistem pengawasan yang lebih cepat, presisi, adaptif, dan berbasis sains agar mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.
“Kami terus membangun sistem pengawasan yang modern, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kolaborasi antara BPOM, DPR RI, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat menjadi fondasi utama dalam menghadirkan perlindungan kesehatan yang semakin kuat bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut positif berbagai capaian dan transformasi yang dilakukan BPOM. Menurutnya, lembaga tersebut memegang peran yang sangat vital karena bersentuhan langsung dengan keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat.
Cucun menilai dukungan terhadap BPOM, termasuk melalui penguatan kewenangan dan peningkatan anggaran, menjadi kebutuhan strategis agar fungsi pengawasan dapat berjalan semakin optimal. Dengan semakin luasnya ruang lingkup pengawasan serta bertambahnya program prioritas pemerintah, kapasitas BPOM harus diperkuat agar mampu memberikan perlindungan yang maksimal terhadap masyarakat.
Baginya, keamanan obat dan pangan bukan hanya menyangkut kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Setiap produk yang dikonsumsi masyarakat akan berdampak langsung terhadap kesehatan, produktivitas, dan daya saing bangsa. Karena itu, memperkuat BPOM merupakan investasi jangka panjang negara dalam menjaga kualitas generasi Indonesia.
Audiensi tersebut menjadi penegasan bahwa sinergi antara BPOM dan DPR RI bukan hanya membahas penguatan kelembagaan, melainkan membangun fondasi perlindungan kesehatan nasional yang lebih kokoh. Ketika Indonesia bergerak menuju negara maju dengan berbagai program strategis, BPOM hadir sebagai garda terdepan yang memastikan setiap obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat, sehingga setiap kebijakan pembangunan benar-benar bermuara pada keselamatan dan kesejahteraan rakyat.
