menitindonesia, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk tidak lengah menghadapi berbagai potensi bencana yang mengancam Kota Makassar, mulai dari banjir, cuaca ekstrem, kekeringan hingga banjir rob akibat perubahan iklim.
Pesan itu disampaikan Munafri saat memimpin Apel Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar di Anjungan MNEK, Center Point of Indonesia (CPI), Selasa (14/7/2026).
Dalam apel yang diikuti unsur BPBD, TNI, Polri, Basarnas, relawan kebencanaan, perangkat daerah hingga berbagai pemangku kepentingan itu, Munafri menegaskan penanggulangan bencana bukan semata tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat.
“Potensi bencana datang kapan saja. Karena itu, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” tegas Munafri.
BACA JUGA:
Pastikan Keluhan Teratasi, Wali Kota Makassar Masuk Rumah Warga Cek Aliran Air PDAM
Wali Kota yang akrab disapa Appi itu mengatakan, seluruh upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkelanjutan dengan menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam membangun ketangguhan daerah.
Menurutnya, apel kesiapsiagaan tidak boleh dimaknai sekadar agenda seremonial tahunan. Kegiatan tersebut harus menjadi momentum untuk menguji kesiapan personel, memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus memastikan seluruh sumber daya siap digerakkan saat kondisi darurat terjadi.
“Kegiatan ini merupakan momentum untuk menguatkan komitmen, menyatukan langkah, menguji kesiapan personel dan sumber daya, serta memperkokoh sinergi lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Makassar,” ujarnya.
Appi mengungkapkan, berdasarkan kajian risiko bencana, Makassar masih menghadapi sejumlah ancaman yang perlu diantisipasi sejak dini. Selain banjir dan cuaca ekstrem, perubahan iklim juga meningkatkan risiko kekeringan hingga banjir rob di sejumlah kawasan pesisir.
Menurutnya, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana akibat perubahan iklim menuntut pemerintah dan masyarakat untuk lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat agar setiap individu memiliki kemampuan mengenali risiko, melakukan mitigasi, hingga merespons kondisi darurat secara cepat dan tepat.
“Budaya sadar bencana harus menjadi bagian dari karakter masyarakat. Setiap individu, keluarga, dan komunitas harus memahami risiko, mampu melakukan mitigasi, serta siap bertindak saat menghadapi situasi darurat,” katanya.
Ia menambahkan, edukasi kebencanaan harus terus diperkuat melalui pelatihan, simulasi, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat hingga ke tingkat kelurahan.
Menurut Appi, langkah tersebut tidak hanya bertujuan menekan risiko korban dan kerugian akibat bencana, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih adaptif dan mampu pulih lebih cepat pascabencana.
“Melalui edukasi, latihan simulasi, dan penguatan kapasitas yang dilakukan secara berkelanjutan, kita tidak hanya mengurangi risiko bencana, tetapi juga membangun masyarakat yang adaptif dan mampu bangkit lebih kuat setelah bencana terjadi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, BPBD Kota Makassar menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 23 perguruan tinggi di Kota Makassar sebagai langkah memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang kebencanaan.
Kerja sama tersebut menjadi salah satu program strategis Pemkot Makassar untuk melibatkan kalangan akademisi dalam upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli Tahar mengatakan kolaborasi dengan perguruan tinggi merupakan investasi jangka panjang dalam membangun generasi muda yang memiliki kompetensi dan kepedulian terhadap isu kebencanaan.
“Kolaborasi ini menjadi investasi besar dalam membangun sumber daya manusia kebencanaan di Kota Makassar,” kata Fadli.
Melalui program tersebut, mahasiswa akan mendapatkan kesempatan belajar langsung di lapangan sehingga tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki pengalaman praktik dalam penanganan kebencanaan.
BPBD menargetkan sedikitnya 1.000 mahasiswa dari masing-masing perguruan tinggi terlibat dalam program tersebut. Jika terealisasi, sebanyak 23.000 mahasiswa di Makassar akan memiliki kompetensi dasar di bidang kebencanaan.
Para mahasiswa itu diharapkan menjadi agen edukasi sekaligus calon sumber daya manusia kebencanaan yang dapat memperkuat upaya pengurangan risiko bencana di masa depan.
“Ketangguhan tidak hanya dibangun melalui infrastruktur, tetapi juga dengan menyiapkan generasi muda yang memiliki kapasitas, kepedulian, dan kesiapan menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana di Kota Makassar,” tegas Fadli.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap mampu membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih kuat, adaptif, dan berbasis partisipasi masyarakat demi mewujudkan kota yang aman dan tangguh menghadapi berbagai ancaman bencana.
