menitindonesia, MAKASSAR — Komisi B DPRD Kota Makassar menyoroti implementasi sistem pembayaran parkir non tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dinilai belum berjalan optimal.
Meski mengapresiasi langkah digitalisasi yang dilakukan Perumda Parkir Makassar Raya, DPRD menilai penerapan QRIS masih terbatas di sejumlah titik parkir sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan maupun penataan perparkiran di Kota Makassar.
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Hartono, mengatakan digitalisasi parkir merupakan terobosan yang patut diapresiasi. Namun, manfaatnya belum akan terasa maksimal apabila cakupan penerapannya masih terbatas.
“Kita mengapresiasi terobosan Perumda Parkir terkait digitalisasi perparkiran melalui QRIS. Tetapi persoalannya, cakupannya masih sangat terbatas. Kalau penerapannya sudah maksimal di seluruh titik parkir, saya kira pendapatan bisa lebih dioptimalkan dan penertiban parkir juga akan lebih baik,” ujar Hartono, Senin (21/7/2026).
BACA JUGA:
Sekda Makassar Buka-bukaan soal Hibah KONI Rp15 Miliar: Legal dan Sesuai Aturan
Hartono mengungkapkan, pembahasan terkait digitalisasi parkir bukan hal baru. Menurutnya, DPRD telah beberapa kali membahas program tersebut bersama jajaran direksi Perumda Parkir dalam berbagai rapat kerja.
Dalam setiap pertemuan, kata dia, DPRD selalu mendengar komitmen untuk memperkuat sistem pengelolaan parkir berbasis digital. Namun kini, pihaknya menilai yang dibutuhkan bukan lagi sekadar janji atau target, melainkan hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat maupun pemerintah daerah.
“Sudah berkali-kali kami membahas ini. Yang dibutuhkan sekarang bukan lagi narasi atau komitmen, tetapi perubahan nyata di lapangan. Apakah setelah pergantian direksi ada perubahan yang signifikan? Faktanya saya melihat belum maksimal,” tegasnya.
Karena itu, Hartono meminta Perumda Parkir bekerja lebih agresif memperluas penerapan QRIS di seluruh titik parkir yang dikelola. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki tata kelola perparkiran, sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi di lapangan.
Menurutnya, keberhasilan program digitalisasi tidak dapat diukur dari banyaknya rencana atau target yang dipaparkan dalam rapat, melainkan dari capaian konkret yang terlihat di lapangan.
Meski demikian, DPRD tetap memberikan apresiasi atas upaya Perumda Parkir Makassar Raya yang mulai mendorong sistem pembayaran parkir digital sebagai bagian dari upaya menekan kebocoran pendapatan.
“Kami tetap mengapresiasi karena mereka sudah berusaha menghadirkan digitalisasi untuk menekan kebocoran,” pungkas Hartono.
