menitindonesia, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan aparatur negara tidak boleh lagi mempertahankan birokrasi yang berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat. Menurutnya, setiap aparatur pemerintahan harus menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama demi menjaga kepercayaan publik terhadap negara.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat melantik Pamong Praja Muda (PPM) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan ke-33, Rabu (29/7/2026).
Dalam arahannya, Prabowo mengingatkan para lulusan IPDN bahwa mereka adalah representasi negara di tengah masyarakat. Karena itu, mereka dituntut bekerja profesional, melayani rakyat dengan sepenuh hati, serta menjauhi praktik birokrasi yang memperlambat pelayanan.
“Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya,” tegas Prabowo.
Presiden menekankan, masyarakat menginginkan aparatur yang jujur, disiplin, bersih dari korupsi, berani mengambil keputusan, dan hadir ketika rakyat membutuhkan pelayanan.
BACA JUGA:
Di Harlah PKB, Prabowo Tegaskan Dukungan untuk Palestina Tak Bisa Ditawar
Menurutnya, aparatur negara harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Rakyat yang akan merasakan apakah negara peduli dengan rakyatnya atau tidak. Dari keputusan-keputusan saudara, rakyat akan menilai apakah negara layak dipercaya atau tidak,” ujarnya.
Prabowo menyebut tugas sebagai Pamong Praja bukan pekerjaan ringan. Mereka menjadi ujung tombak pemerintah di daerah sekaligus penentu berhasil tidaknya pelayanan publik.
Ia mengingatkan, di mana pun bertugas, seorang pamong praja membawa nama baik negara.
“Di mana pun saudara bertugas, ingat, saudara adalah wajah dan lambang negara. Dari sikap saudara, rakyat menilai apakah negara hadir atau tidak,” katanya.
Presiden juga meminta para lulusan IPDN menjaga integritas sebagai calon pemimpin masa depan Indonesia. Menurutnya, Indonesia membutuhkan aparatur yang bersih, profesional, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan.
“Karena itu saudara harus jadi pemimpin-pemimpin yang terbaik. Saudara adalah penggerak birokrasi pemerintahan, penentu keberhasilan pembangunan di lapangan,” pungkasnya.
Salah satu Pamong Praja Muda asal Sumatera Barat, Muhammad Hadi Al Rasyif, mengaku pesan Presiden Prabowo menjadi pengingat bahwa setiap lulusan IPDN memikul tanggung jawab besar untuk mengabdi kepada masyarakat.
Menurut Hadi, amanah tersebut menjadi motivasi untuk bekerja maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penugasan.
“Sebagai Pamong Praja Muda kami memikul beban yang berat yaitu menyejahterakan masyarakat Indonesia. Maka dari itu saya ingin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menyejahterakan masyarakat dan rakyat yang ada di daerah nanti,” ujarnya.
Hadi mengaku bangga bisa dilantik langsung oleh Presiden Prabowo. Baginya, momen tersebut menjadi awal pengabdian sebagai aparatur negara.
Ia berharap seluruh lulusan IPDN 2026 mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Semoga ke depannya kami, Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2026, dapat mencapai puncak karier seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden,” katanya.
Di balik keberhasilannya menyelesaikan pendidikan di IPDN, Hadi mengaku telah mempersiapkan diri sejak duduk di bangku kelas X SMA. Berbagai latihan fisik, akademik, hingga psikologi dijalani hingga akhirnya berhasil lolos seleksi IPDN pada 2022.
Ia menyebut dukungan orang tua, keluarga, dan sahabat menjadi kekuatan terbesar yang mengantarkannya hingga resmi dilantik sebagai Pamong Praja Muda tahun 2026.
