Kepala BPOM RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., bertukar cenderamata dengan Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., M.S.P., Wakil Menteri Pertahanan RI sekaligus Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI), usai audiensi di Kantor Wakil Menteri Pertahanan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Kolaborasi BPOM dan Universitas Republik Indonesia diarahkan untuk melahirkan pemimpin era AI sekaligus memperkuat fondasi ketahanan kesehatan Indonesia menuju 2045.
menitindonesia, JAKARTA — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Prof dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., didampingi Sekretaris Utama BPOM RI Irjen. Pol. Jayadi, S.I.K., membawa agenda yang jauh melampaui pengawasan obat dan makanan saat bertemu Wakil Menteri Pertahanan yang juga Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI), Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufant, di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Rabu (19/8/2026).
Dalam pertemuan itu, Taruna menawarkan sebuah gagasan besar: membangun kepemimpinan nasional berbasis kecerdasan artifisial (AI) dan menyiapkan Sekolah Vokasi BPOM sebagai instrumen strategis ketahanan nasional.
Bagi Taruna Ikrar, pengawasan obat dan makanan tidak lagi dapat dipandang sebagai urusan teknis birokrasi semata. Di tengah percepatan teknologi, ancaman kesehatan global, dan transformasi industri berbasis data, pengawasan obat dan makanan telah menjadi bagian integral dari ketahanan nasional karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, produktivitas bangsa, serta stabilitas sosial dan ekonomi.
Karena itu, audiensi dengan URI menjadi momentum penting untuk menjembatani kebutuhan negara terhadap pemimpin masa depan yang mampu memahami teknologi, mengelola data, dan mengambil keputusan strategis di era AI.
Taruna Ikrar menilai Indonesia tidak boleh tertinggal dalam perlombaan kecerdasan artifisial global. Data yang dipaparkan BPOM menunjukkan Indonesia masih berada di peringkat ke-46 dunia dalam Government AI Readiness Index 2025, sementara hanya sebagian kecil organisasi yang benar-benar siap memanfaatkan AI secara optimal.
Di sisi lain, BPOM justru telah menjadi salah satu laboratorium transformasi AI di lingkungan pemerintahan. Penelitian internal BPOM tahun 2026 menunjukkan adopsi generative AI oleh pegawai mencapai lebih dari 99 persen pengguna AI, dengan pemanfaatan untuk penyusunan dokumen, riset, analisis data, hingga mendukung proses pengawasan.
Transformasi itu telah melahirkan berbagai inovasi, mulai dari percepatan sistem izin edar berbasis AI, analisis big data untuk penindakan kejahatan siber obat dan makanan, hingga Portal Regulasi Interaktif Menggunakan AI (PRIMA) yang memberikan layanan konsultasi regulasi berbasis kecerdasan buatan.
Namun bagi Taruna Ikrar, AI bukanlah tujuan akhir. Yang lebih penting adalah memastikan teknologi memperkuat kualitas manusia dan kepemimpinan nasional.
AI untuk Pemimpin Masa Depan
Dalam pandangan Kepala BPOM, tantangan terbesar Indonesia bukan hanya menghasilkan talenta teknologi, tetapi membangun pemimpin yang mampu memanfaatkan AI secara bertanggung jawab.
Karena itu, BPOM menawarkan kerja sama strategis dengan URI untuk mengembangkan pendidikan kepemimpinan berbasis AI, membangun laboratorium simulasi pengambilan keputusan publik, menyusun kerangka kompetensi kepemimpinan AI nasional, hingga mendirikan pusat studi etika dan tata kelola AI.
Gagasan tersebut sejalan dengan misi URI yang dibentuk pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul dan calon pemimpin masa depan melalui ekosistem pendidikan, pengembangan karakter, serta kepemimpinan nasional.
Taruna Ikrar meyakini pemimpin Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya memahami teknologi. Mereka harus mampu menilai risiko, mempertanyakan rekomendasi algoritma, menjaga etika, dan memastikan akuntabilitas tetap berada di tangan manusia. Dalam konteks itu, konsep AI-Augmented Leadership menjadi fondasi baru kepemimpinan nasional.
Namun agenda besar Taruna Ikrar tidak berhenti pada transformasi digital.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPOM juga membawa misi strategis lain yang berkaitan langsung dengan masa depan pengawasan obat dan makanan Indonesia: pendirian Sekolah Vokasi BPOM.
BPOM saat ini memiliki 83 unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh Indonesia, sementara kebutuhan sumber daya manusia masih jauh lebih besar dibandingkan jumlah ASN yang tersedia. Kompleksitas pengawasan yang terus meningkat membuat kebutuhan SDM tidak lagi dapat dipenuhi hanya melalui pendidikan tinggi umum maupun pelatihan aparatur konvensional.
Karena itu, BPOM mengusulkan pembangunan jalur pendidikan vokasi yang secara khusus dirancang untuk melahirkan tenaga profesional di bidang pengawasan obat dan makanan. Lulusan akan dipersiapkan dengan kompetensi ilmiah, regulatori, teknis, dan nilai pelayanan publik sejak awal pendidikan.
Taruna Ikrar menegaskan bahwa Sekolah Vokasi BPOM bukan proyek pendidikan biasa. Institusi ini diproyeksikan menjadi talent pipeline nasional yang memasok SDM regulator masa depan untuk menjaga keamanan obat dan makanan Indonesia di tengah perkembangan teknologi, ancaman produk ilegal, serta tuntutan program-program prioritas nasional.
Dalam rancangan yang disampaikan kepada URI, BPOM telah menyiapkan model pendidikan dengan tiga peminatan utama, yakni pre-market, post-market, dan pengujian. Sejumlah perguruan tinggi telah menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi, sementara dukungan kelembagaan dari berbagai pihak dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat realisasinya.
Bagi Taruna Ikrar, investasi pada pendidikan vokasi regulator sama pentingnya dengan investasi pada teknologi.
Sebab pada akhirnya, ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pertahanan negara, tetapi juga oleh kemampuan bangsa menjamin keamanan pangan, obat, kesehatan masyarakat, dan kualitas sumber daya manusianya.
Karena itu, kolaborasi antara BPOM dan URI dipandang sebagai langkah strategis untuk mempertemukan dua agenda besar bangsa: membangun pemimpin masa depan yang mampu mengendalikan teknologi, serta menyiapkan SDM regulator yang mampu menjaga keselamatan masyarakat.
Seperti pesan yang dibawa Taruna Ikrar dalam audiensi tersebut, semakin cerdas teknologi yang digunakan sebuah bangsa, semakin tinggi kualitas manusia dan kepemimpinan yang harus dibangun untuk mengendalikannya.
