Presiden Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Kepala BPOM RI Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D. Momen ini merepresentasikan amanah negara yang dijalankan melalui transformasi BPOM untuk memperkuat perlindungan masyarakat, membangun kepercayaan publik, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dalam dua tahun kepemimpinannya, Taruna Ikrar membawa BPOM meraih berbagai capaian strategis, termasuk status WHO Listed Authority (WLA), penguatan reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung bagi rakyat.
Oleh: Akbar Endra (Staf Ahli Kepala BPOM RI Bidang Medsos dan Humas)
menitindonesia, OPINI — Pada 19 Agustus 2026, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D. genap dua tahun memimpin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia. Momentum ini layak dipandang bukan hanya sebagai penanda perjalanan kepemimpinan, melainkan sebagai kesempatan untuk menilai bagaimana sebuah institusi negara bergerak menjawab tantangan zaman, memperkuat perlindungan masyarakat, sekaligus meningkatkan posisi Indonesia di tingkat global.
Ketika Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional, terdapat satu pesan penting yang terus berulang: negara harus hadir dan memberi manfaat nyata bagi rakyat. Setiap institusi pemerintah dituntut bekerja lebih efektif, lebih responsif, dan mampu menghasilkan dampak yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
Dalam konteks tersebut, BPOM memiliki posisi yang sangat strategis. Lembaga ini berada pada titik temu antara kesehatan masyarakat, keamanan produk, investasi, inovasi, industri nasional, perdagangan, hingga daya saing bangsa. Karena itu, keberhasilan BPOM tidak dapat diukur hanya dari jumlah izin edar yang diterbitkan atau banyaknya regulasi yang dihasilkan. Keberhasilan BPOM harus diukur dari tingkat kepercayaan yang berhasil dibangun dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Dua tahun terakhir menunjukkan bahwa arah transformasi BPOM bergerak menuju tujuan tersebut.
Di bawah kepemimpinan Taruna Ikrar, BPOM berupaya menegaskan perannya, tak hanya sebagai regulator yang mengawasi obat dan makanan, tetapi juga sebagai institusi strategis negara yang mendukung pembangunan sumber daya manusia, memperkuat industri nasional, mendorong inovasi kesehatan, dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan kesehatan Indonesia.
Kepercayaan menjadi kata kunci yang menjelaskan berbagai capaian BPOM selama dua tahun terakhir.
Kepercayaan masyarakat bahwa produk yang mereka konsumsi aman. Kepercayaan pelaku usaha bahwa regulasi dijalankan secara profesional dan transparan. Kepercayaan investor terhadap sistem pengawasan Indonesia. Serta kepercayaan dunia internasional terhadap kualitas tata kelola regulator Indonesia.
Puncak dari pengakuan tersebut terlihat pada Desember 2025 ketika BPOM berhasil memperoleh status WHO Listed Authority (WLA) untuk regulasi obat dan vaksin. Ini merupakan pencapaian bersejarah yang menempatkan Indonesia sebagai regulator dari negara berkembang pertama yang memperoleh pengakuan standar global tertinggi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Bagi sebagian masyarakat, istilah WLA mungkin terdengar teknis. Namun di dunia kesehatan global, status tersebut merupakan simbol kredibilitas. Pengakuan itu menunjukkan bahwa sistem regulasi obat dan vaksin Indonesia dinilai memenuhi standar internasional yang ketat, sejajar dengan regulator-regulator terbaik dunia.
Maknanya jauh melampaui prestasi kelembagaan. WLA memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola kesehatan global, meningkatkan kepercayaan terhadap produk kesehatan nasional, membuka peluang yang lebih besar bagi industri farmasi dalam negeri, serta mengangkat martabat Indonesia di mata dunia.
Pencapaian tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang menempatkan kemandirian kesehatan dan peningkatan daya saing bangsa sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional.
Amanah Presiden, Kerja Nyata untuk Rakyat
Pengakuan internasional tentu penting. Namun ukuran keberhasilan institusi negara pada akhirnya tetap bermuara pada manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, transformasi BPOM tidak berhenti pada capaian global.
Dalam aspek tata kelola, BPOM berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali berturut-turut sejak 2014. Konsistensi ini menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan pengelolaan keuangan negara yang baik.
Di bidang keterbukaan informasi, BPOM kembali meraih predikat Badan Publik Informatif dengan skor 98,34. Penghargaan tersebut merupakan yang keenam kali secara berturut-turut. Pada saat yang sama, BPOM juga memperoleh pengakuan sebagai Institusi Publik Terpopuler di Media Sosial Tahun 2025, mencerminkan keberhasilan transformasi komunikasi publik di era digital.
Seluruh capaian tersebut memperlihatkan bahwa kepercayaan tidak lahir dari pencitraan, melainkan dari konsistensi tata kelola, transparansi, dan keterbukaan kepada masyarakat.
Transformasi juga terlihat pada aspek pelayanan publik. BPOM terus mempercepat digitalisasi layanan, termasuk pengembangan sistem registrasi dan perizinan berbasis teknologi yang menjadikan BPOM sebagai salah satu pelopor pemanfaatan kecerdasan buatan dalam layanan regulatori obat dan makanan. Langkah ini mempercepat proses pelayanan, meningkatkan transparansi, serta memberikan kepastian yang lebih baik bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Nilai Reformasi Birokrasi BPOM pada 2025 mencapai 97,74, salah satu yang tertinggi di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah. Angka tersebut menjadi indikator bahwa modernisasi kelembagaan tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi diwujudkan melalui perbaikan sistem yang terukur.
Dalam perspektif Asta Cita, reformasi birokrasi bukan tujuan akhir. Reformasi birokrasi adalah instrumen untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih bermanfaat bagi rakyat.
Komitmen tersebut juga tercermin melalui berbagai saluran pelayanan publik yang semakin mudah diakses masyarakat, mulai dari HALOBPOM 1500533, BPOM Mobile, SP4N-LAPOR!, media sosial resmi, hingga jaringan Balai Besar, Balai, dan Loka POM yang tersebar di seluruh Indonesia.
Di balik berbagai kanal tersebut terdapat filosofi sederhana namun penting: negara harus mudah dijangkau rakyat ketika mereka membutuhkan perlindungan.
BPOM juga memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sepanjang 2025, BPOM melakukan pendampingan terhadap 1.028 UMKM melalui fasilitasi sertifikasi, izin edar, dan program Orang Tua Angkat. Langkah ini menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat dan pengembangan usaha tidak harus dipertentangkan.
Regulasi yang baik justru dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat daya saing usaha kecil, dan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk dalam negeri.
Pendekatan ini selaras dengan semangat Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperbesar ruang tumbuh bagi pelaku usaha nasional.
Pada saat yang sama, fungsi perlindungan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Sepanjang 2025, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM menangani 199 perkara kejahatan obat dan makanan di berbagai wilayah Indonesia. Penegakan hukum ini menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui edukasi dan pembinaan, tetapi juga melalui tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang membahayakan keselamatan publik.
Dalam era perdagangan digital yang semakin kompleks, pengawasan yang kuat menjadi fondasi penting untuk menjaga kesehatan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap negara.
Dua tahun perjalanan kepemimpinan Taruna Ikrar menunjukkan bahwa transformasi BPOM tidak dibangun di atas satu program tunggal atau satu capaian tertentu. Transformasi tersebut dibangun melalui penguatan tata kelola, modernisasi pelayanan, peningkatan kualitas regulasi, perlindungan masyarakat, dukungan terhadap dunia usaha, dan penguatan posisi Indonesia di tingkat global.
Masih banyak tantangan yang harus dihadapi ke depan. Perkembangan teknologi kesehatan, kecerdasan buatan, terapi genetik, perdagangan digital lintas negara, hingga munculnya berbagai produk inovatif akan terus menguji kapasitas regulator.
Namun arah yang ditempuh BPOM dalam dua tahun terakhir menunjukkan fondasi yang semakin kuat.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah institusi negara tidak diukur dari banyaknya penghargaan yang diraih, melainkan dari tingkat kepercayaan yang berhasil dibangun dan manfaat yang dihadirkan bagi masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Taruna Ikrar, BPOM berupaya menerjemahkan amanah Presiden Prabowo Subianto ke dalam kerja nyata yang melindungi masyarakat, memperkuat ekonomi nasional, mendukung inovasi, dan meningkatkan daya saing Indonesia.
Karena pada akhirnya, membangun kepercayaan rakyat adalah fondasi utama pembangunan bangsa. Dan ketika kepercayaan itu tumbuh, martabat Indonesia akan semakin tegak berdiri di hadapan dunia
