Kepala BPOM RI Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., membuka SIGMA 2026 di Bandung dengan menegaskan bahwa ketahanan obat dan vaksin merupakan bagian dari ketahanan nasional. Dalam forum yang mempertemukan regulator dan industri farmasi tersebut, BPOM mendorong penguatan ekosistem regulatori, percepatan inovasi, serta pemanfaatan status WHO Listed Authority (WLA) sebagai modal strategis untuk meningkatkan daya saing produk farmasi Indonesia di pasar global.
Pesan Presiden Prabowo Subianto tentang ketahanan obat dan vaksin dibawa Kepala BPOM RI Taruna Ikrar ke forum SIGMA 2026 di Bandung. Di hadapan regulator, pelaku industri farmasi, dan pemangku kepentingan kesehatan nasional, Taruna menegaskan bahwa status WHO Listed Authority (WLA) bukanlah garis akhir, melainkan modal strategis untuk memperkuat kemandirian farmasi nasional dan mengantarkan produk Indonesia menembus pasar global.
menitindonesia, BANDUNG — Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik, gangguan rantai pasok global, dan kompetisi teknologi kesehatan antarnegara, isu ketahanan obat dan vaksin kembali menempati posisi penting dalam agenda pembangunan nasional. Pengalaman pandemi telah mengajarkan satu hal: negara yang tidak memiliki kemandirian farmasi akan rentan ketika dunia menghadapi krisis.
Karena itu, ketika Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., membuka kegiatan Sinergi Intensifikasi Asistensi Regulatori Terpadu (SIGMA) 2026 di Bandung, Senin (7/9/2026), pesan yang disampaikannya jauh melampaui urusan teknis regulasi.
Di forum yang berlangsung selama lima hari, 7–11 September 2026 tersebut, Taruna membawa pesan yang diterimanya langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet terbatas. Sebuah pesan yang menurutnya harus menjadi arah bersama seluruh pemangku kepentingan sektor kesehatan dan industri farmasi nasional.
Ketahanan obat dan vaksin, kata Presiden, adalah bagian dari ketahanan nasional. Pesan itu menjadi benang merah yang mewarnai keseluruhan pelaksanaan SIGMA 2026, sebuah forum yang mempertemukan regulator dan industri farmasi untuk mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi sektor kefarmasian Indonesia.
Sebelum arahan Kepala BPOM disampaikan, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM RI, dr. William Adi Teja, M.Med., B.Med., menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
Menurut William, SIGMA dirancang sebagai ruang intensifikasi asistensi regulatori yang lebih terbuka dan kolaboratif. Berbagai masukan yang selama ini disampaikan industri farmasi menjadi bagian dari evaluasi BPOM dalam menyempurnakan sistem regulatori yang adaptif terhadap perkembangan industri, tanpa mengurangi aspek keamanan, khasiat, dan mutu produk.
“Banyak industri farmasi memberikan saran dan BPOM saat ini sedang bekerja membuat ekosistem tim farmasi berjalan,” ujar William.
Selama lima hari pelaksanaan, regulator dan pelaku industri akan membahas beragam isu strategis mulai dari percepatan layanan regulatori, penguatan ekosistem industri farmasi, hingga peningkatan daya saing produk nasional di pasar global.
Bagi Taruna Ikrar, forum tersebut memiliki makna yang lebih besar. Ia melihat SIGMA sebagai ruang konsolidasi untuk menerjemahkan visi besar pemerintah dalam membangun kemandirian kesehatan nasional.
Ketahanan kefarmasian, menurutnya, tidak cukup dimaknai sebagai ketersediaan obat di dalam negeri. Ketahanan juga mencakup kemampuan membangun industri yang kuat, menguasai teknologi, menciptakan inovasi, memperkuat rantai pasok, serta menghadirkan produk yang mampu bersaing di pasar internasional.
WLA Harus Menjadi Tiket Indonesia Menembus Pasar Global
Dalam konteks itulah status WHO Listed Authority (WLA) yang berhasil diraih Indonesia memperoleh makna strategis.
Taruna menegaskan bahwa WLA merupakan pencapaian besar yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Status tersebut menempatkan Indonesia dalam kelompok regulator obat dengan tingkat kematangan regulatori yang diakui dunia.
Namun, menurutnya, pengakuan internasional itu bukan alasan untuk berpuas diri.
“Jangan sampai kita sudah WLA, kemudian tiba-tiba status itu dihapus. Tentu malu sekali. Ini kebanggaan kita,” tegas Taruna.
Ia mengingatkan bahwa tidak banyak negara yang berhasil mencapai level tersebut. Karena itu, Indonesia memiliki alasan kuat untuk bangga atas capaian yang diraih BPOM bersama seluruh pemangku kepentingan kesehatan nasional.
“Yang lainnya belum. Negara adikuasa saja seperti China dan Rusia belum. Kita harus bangga. Indonesia sudah,” katanya.
Meski demikian, Taruna menilai ukuran keberhasilan sesungguhnya bukan terletak pada sertifikasi atau pengakuan yang diperoleh, melainkan pada manfaat yang dapat dirasakan bangsa setelah status itu diraih.
Karena itu, WLA harus menjadi instrumen untuk memperkuat sistem regulatori nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri farmasi Indonesia.
Ia menegaskan bahwa BPOM tidak hanya memiliki mandat melindungi masyarakat, tetapi juga berkewajiban menjadi mitra strategis bagi pertumbuhan industri nasional.
“Janjinya Badan POM adalah melayani. Yang kami maksud melayani bukan hanya masyarakat, bukan hanya UMKM, tetapi industri farmasi kita juga perlu kita jaga, perlu kita lindungi, kita layani dan kita fasilitasi,” ujar Taruna.
Pelayanan yang dimaksud, lanjutnya, bukan berarti menurunkan standar atau melonggarkan pengawasan. Justru sebaliknya, seluruh proses percepatan regulatori harus tetap berpijak pada ilmu pengetahuan, integritas data, keamanan, khasiat, dan mutu produk.
Di era persaingan global, regulator modern dituntut mampu menghadirkan keseimbangan antara kecepatan pelayanan dan ketegasan standar. Regulasi tidak boleh menjadi hambatan inovasi, tetapi juga tidak boleh kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen perlindungan publik.
Bagi Taruna, status WLA membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengambil peran yang lebih penting dalam rantai pasok kesehatan dunia. Kepercayaan internasional terhadap sistem regulatori nasional dapat menjadi pintu masuk bagi produk farmasi Indonesia untuk memperoleh pengakuan yang lebih luas di berbagai negara.
Karena itu, ia berharap industri farmasi nasional mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan kualitas, memperluas ekspor, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru di sektor kesehatan global.
Pada akhirnya, SIGMA 2026 tidak hanya menjadi forum asistensi regulatori. Forum ini menjadi simbol konsolidasi nasional untuk memperkuat ketahanan farmasi Indonesia di tengah dinamika dunia yang terus berubah.
Pesan Presiden Prabowo yang dibawa Taruna Ikrar ke Bandung pun terdengar semakin relevan: ketahanan obat dan vaksin bukan sekadar kebutuhan sektor kesehatan, melainkan fondasi penting bagi kedaulatan bangsa.
Dan bagi Indonesia yang kini telah menyandang status WHO Listed Authority, tantangan berikutnya bukan lagi mengejar pengakuan dunia, melainkan membuktikan bahwa pengakuan tersebut mampu mengantarkan industri farmasi nasional menjadi pemain yang diperhitungkan di panggung global.
Sebagai penanda komitmen bersama antara regulator dan industri dalam memperkuat ketahanan farmasi nasional, kegiatan pembukaan SIGMA 2026 ditutup dengan penyerahan simbolis Nomor Izin Edar oleh Kepala BPOM RI Taruna Ikrar, didampingi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM RI, William Adi Teja. Momen tersebut menjadi representasi nyata dari upaya BPOM menghadirkan layanan regulatori yang semakin cepat, akuntabel, dan berstandar global, sekaligus memperkuat daya saing industri farmasi nasional menuju pasar internasional..
