menitindonesia, MAKASSAR – Ketua DPD I KNPI Sulawesi Selatan Fadel Tauphan Ansar mempertanyakan efektivitas Satgas pengawasan BBM dan LPG 3 Kg yang dibentuk Pemprov Sulsel. Ia meminta Satgas tak sekadar menjadi tim di atas kertas, tetapi menunjukkan hasil nyata di lapangan.
Fadel menilai pembentukan Satgas merupakan langkah positif. Namun, persoalan antrean BBM yang masih panjang hingga kendaraan berat mengantre di badan jalan menjadi tanda pengawasan perlu dievaluasi.
“Jangan hanya dibentuk, tetapi harus terlihat hasilnya. Kalau Satgas sudah dibentuk tetapi antrean kendaraan masih panjang, bahkan kendaraan besar masih berhenti dan mengantre di badan jalan hingga menimbulkan kemacetan, berarti ada persoalan yang harus segera dievaluasi,” tegas Fadel.
Menurutnya, persoalan antrean BBM tak cukup dilihat dari sisi stok dan distribusi. Sistem pelayanan di SPBU juga harus menjadi perhatian.
BACA JUGA:
Sidak SPBU di Makassar, Gubernur Sulsel Temukan 4 Nozzle Cuma Dilayani 1 Operator
“Bagaimana pelayanan bisa cepat kalau dalam satu SPBU terdapat tiga dispenser, tetapi hanya satu operator yang melayani? Pemerintah harus turun langsung melihat kondisi ini. Jangan hanya melihat antreannya, tetapi lihat juga apa penyebab antrean itu terjadi,” ujarnya.
Fadel meminta Pemprov Sulsel bersama Pertamina mengevaluasi kapasitas pelayanan SPBU, mulai jumlah operator, pemanfaatan dispenser, sistem antrean hingga pengaturan kendaraan besar.
Ia menyoroti antrean truk yang menggunakan badan jalan sebagai tempat menunggu BBM. Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya mengganggu pelayanan, tetapi juga berpotensi menghambat lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan.
“Jalan umum bukan tempat parkir atau tempat antre kendaraan untuk mendapatkan BBM. Pemerintah harus memastikan ada manajemen antrean yang jelas, khususnya untuk kendaraan berat,” katanya.
Selain BBM, Fadel meminta pengawasan distribusi LPG 3 Kg dilakukan hingga tingkat pangkalan. Ia menegaskan pengawasan tidak boleh berhenti pada laporan administratif.
“BBM dan LPG 3 Kg sama-sama menyangkut kebutuhan masyarakat. Pengawasannya harus benar-benar sampai ke lapangan. Jangan sampai Satgas hanya sibuk membuat laporan, sementara masyarakat masih menghadapi persoalan dalam mendapatkan barang bersubsidi,” tegasnya.
Fadel juga meminta Hiswana Migas ikut terlibat dalam pembenahan pelayanan BBM dan distribusi LPG 3 Kg. Ia mendorong evaluasi bersama antara pemerintah, Pertamina, Hiswana Migas dan pengelola SPBU.
“Jangan hanya pemerintah yang diminta bertindak. Hiswana Migas juga harus mengambil peran. Kalau ada persoalan pelayanan SPBU dan distribusi LPG 3 Kg, harus ada evaluasi bersama dengan Pertamina dan pemerintah,” jelas Fadel.
Ia menegaskan keberhasilan Satgas harus diukur dari dampak yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar dari terbentuknya tim.
“Ukuran keberhasilan Satgas itu sederhana. Apakah antrean berkurang? Apakah kendaraan besar tidak lagi mengganggu badan jalan? Apakah pelayanan SPBU lebih cepat? Apakah distribusi LPG 3 Kg semakin tertib dan tepat sasaran? Itu yang harus kita lihat,” katanya.
Fadel meminta Gubernur Sulsel memastikan Satgas bekerja konkret dan konsisten dalam mengawasi BBM serta LPG 3 Kg.
“Satgas jangan hanya kuat di atas kertas. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata. Pemerintah, Pertamina, Hiswana Migas, pengelola SPBU dan seluruh pihak terkait harus duduk bersama menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya.
