Kerja sama baru BPOM dan China membuka peluang transfer teknologi, investasi kesehatan, hingga penguatan posisi Indonesia dalam ekosistem farmasi global.
menitindonesia, BEIJING — Selama bertahun-tahun, Indonesia lebih sering dipandang sebagai pasar besar bagi industri farmasi dunia. Namun pemandangan berbeda terlihat di Beijing akhir pekan ini. Di tengah upaya memperkuat kerja sama kesehatan antara Indonesia dan China, justru keunggulan regulasi Indonesia yang menjadi salah satu daya tarik utama.
Momentum itu mengemuka saat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., melakukan pertemuan dengan National Medical Products Administration (NMPA), lembaga yang menjadi mitra BPOM di China. Pertemuan tersebut menghasilkan kemajuan penting menuju penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) baru yang akan menggantikan kerja sama sebelumnya yang berakhir pada Juni 2024.
“Draft sudah selesai dan dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan,” kata Taruna Ikrar kepada ANTARA di Beijing, Minggu (20/9/2026).
BACA JUGA:
Jembatan Permanen Krueng Tingkeum Dibuka, Arus Logistik Aceh-Sumut Kembali Lancar
MoU tersebut tidak hanya mengatur kerja sama pengawasan obat dan pangan. Ruang lingkupnya diperluas mencakup regulasi vaksin, produk biologis, bahan baku farmasi, obat bahan alam, kosmetik, teknologi regulatori digital, hingga pengembangan kecerdasan buatan dalam sektor kesehatan.
Bagi Indonesia, kerja sama ini menjadi pintu masuk untuk memperkuat posisi dalam rantai pasok kesehatan global. Bagi China, Indonesia menghadirkan sesuatu yang semakin bernilai dalam dunia farmasi modern: kredibilitas regulatori yang telah diakui dunia.
Taruna mengungkapkan bahwa salah satu agenda utama dalam kerja sama tersebut adalah investasi dan transfer teknologi kesehatan dari China ke Indonesia, terutama pada bidang vaksin dan produk biologis.
“Beberapa teknologi, terutama teknologi vaksin, akan masuk ke Indonesia melalui investasi dan kerja sama industri,” ujarnya.
Namun hubungan yang dibangun tidak berlangsung satu arah. Indonesia juga membawa modal strategis yang kini mulai diperhitungkan banyak negara, yakni status WHO-Listed Authority (WLA) yang berhasil diraih BPOM dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Status tersebut menempatkan BPOM dalam kelompok regulator kesehatan yang diakui memiliki standar internasional dalam menjamin keamanan, mutu, dan khasiat produk kesehatan.
Keunggulan yang Dilirik China
Di era industri farmasi modern, kualitas regulator menjadi faktor yang menentukan daya saing sebuah negara. Pengakuan internasional terhadap regulator tidak hanya berdampak pada proses pengawasan, tetapi juga memengaruhi investasi, perdagangan, dan pengembangan teknologi kesehatan.
Status WHO-Listed Authority yang dimiliki BPOM menjadi bukti bahwa sistem regulasi Indonesia telah memenuhi standar global dan mampu berdiri sejajar dengan regulator-regulator terkemuka dunia.
BACA JUGA:
Menag Nasaruddin Umar Proyeksikan As’adiyah Mamuju Jadi Pesantren Percontohan di Sulbar
Melalui mekanisme reliance, BPOM dapat memanfaatkan hasil evaluasi regulator terpercaya sebagai referensi tanpa menghilangkan proses penilaian independen yang tetap dilakukan Indonesia. Pendekatan ini mempercepat proses regulasi sekaligus menjaga standar pengawasan yang ketat.
Menurut Taruna, keunggulan tersebut membuka peluang baru bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar dalam ekosistem kesehatan internasional.
“Indonesia memiliki keunggulan dalam sertifikasi dan tata kelola produksi obat karena BPOM sudah menjadi WHO-Listed Authority,” katanya.
Pernyataan itu menunjukkan perubahan posisi Indonesia dalam hubungan internasional. Jika sebelumnya Indonesia lebih banyak menjadi tujuan ekspansi industri global, kini Indonesia mulai dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki kapasitas regulatori berstandar dunia.
Selain melakukan pertemuan dengan NMPA, Taruna juga menjadi pembicara dalam International Biomedical Industry Innovation Conference Beijing Forum yang diselenggarakan oleh Universitas Tsinghua, salah satu perguruan tinggi terbaik dunia.
Dalam sesi AI + New Medical Technology Conference, ia memaparkan pemanfaatan kecerdasan buatan untuk mendukung pengembangan dan pengawasan Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs), teknologi medis masa depan yang mencakup terapi sel, terapi gen, dan rekayasa jaringan.
Bidang tersebut saat ini menjadi fokus banyak negara karena diyakini akan menentukan arah perkembangan layanan kesehatan global dalam beberapa dekade mendatang.
Taruna menegaskan bahwa kolaborasi dengan pusat-pusat riset kelas dunia merupakan bagian dari strategi jangka panjang Indonesia untuk mempercepat transfer pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia.
“Tsinghua University adalah salah satu universitas terbaik dunia. Saya berharap kemajuan teknologi yang mereka miliki dapat dibawa ke Indonesia melalui berbagai bentuk kerja sama, termasuk pengembangan SDM,” ujarnya.
Kunjungan BPOM ke Beijing memperlihatkan perubahan wajah diplomasi kesehatan Indonesia. Regulasi tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pengawasan semata, melainkan telah berkembang menjadi alat diplomasi, pengungkit investasi, dan fondasi daya saing bangsa.
Jika MoU baru tersebut terealisasi dalam waktu dekat, Indonesia bukan hanya memperoleh akses terhadap teknologi dan investasi kesehatan yang lebih besar. Indonesia juga memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan regulatori yang mulai diperhitungkan dalam percaturan industri farmasi Asia.
