menitindonesia, MAKASSAR — Gagasan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menjadikan Makassar sebagai Kota Filantropi Nasional mendapat dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia.
BAZNAS RI bahkan mendorong Makassar menjadi prototipe gerakan filantropi yang tidak berhenti pada seremoni, tetapi dapat dieksekusi hingga tingkat kelurahan dan masyarakat.
Dukungan tersebut disampaikan salah satu pimpinan BAZNAS RI, Hj. Saidah Sakwan, saat bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (23/9/2026).
Saidah mengatakan gagasan Makassar sebagai Kota Filantropi Nasional perlu segera diterjemahkan menjadi gerakan nyata dengan melibatkan masyarakat secara luas.
“Kami sambut baik gagasan ini. Wali Kota Pak Munafri yang menggagas Makassar sebagai Kota Filantropi Nasional,” ujar Saidah.
Menurutnya, BAZNAS Pusat bersama BAZNAS Kota Makassar telah melakukan pembahasan awal terkait gagasan tersebut. Tahap selanjutnya adalah mempercepat eksekusi melalui rangkaian program menuju peluncuran gerakan filantropi di Makassar.
“Kita saling mendukung gagasan, segera dieksekusi saja. Kita bikin Road to Philanthropy City. Rencananya akan di-launching November,” katanya.
BACA JUGA:
Wali Kota Makassar Tantang Lulusan Teknik Elektro Jadi Pencipta Lapangan Kerja
Saidah menegaskan, gerakan filantropi tidak boleh sekadar menjadi kampanye. Dibutuhkan sistem kelembagaan yang memastikan semangat berbagi tumbuh dan dapat dirasakan langsung masyarakat.
Salah satu instrumen yang dinilai strategis adalah memperkuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hingga tingkat kelurahan.
“Kita dorong BAZNAS Makassar untuk membuat institusi di tingkat kota, sampai tingkat kelurahan, yaitu UPZ. Di Kecamatan dan Kelurahan itu harus ada UPZ,” jelasnya.
Menurut Saidah, UPZ di tingkat kelurahan nantinya dapat menjadi institusi yang menampung sekaligus menggerakkan berbagai program filantropi hingga tingkat akar rumput.
“UPZ inilah yang nanti akan mengeksekusi program-program gerakan Pak Wali yang diluncurkan. Jadi bisa dieksekusi di tingkat paling akar rumput, di tingkat masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar filantropi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas sosial pada momentum tertentu. Gerakan tersebut, kata dia, perlu dibangun menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat.
Salah satu caranya melalui penguatan literasi filantropi sejak usia sekolah. Pelajar tidak hanya diberikan pemahaman tentang zakat, amil, dan mustahik, tetapi juga dilibatkan dalam praktik kegiatan sosial.
“Saya dorong membuat filantropi sebagai lifestyle. Caranya bagaimana? Membangun literasi,” katanya.
Menurut Saidah, pelajar perlu diberi pengalaman langsung dalam menjalankan aktivitas filantropi, termasuk mengenal mustahik dan memahami proses penyaluran bantuan.
“Anak-anak sekolah harus diajarkan untuk mengembangkan filantropi. Mereka kita literasi, kita ajari bagaimana menjadi amil, bagaimana bertemu mustahik. Mereka sendiri yang menyerahkan bantuan kepada mustahik,” tuturnya.
Ia menilai pendekatan tersebut dapat membangun keterlibatan generasi muda terhadap gerakan filantropi. Penguatan kelembagaan di tingkat kelurahan juga dinilai penting agar dana sosial masyarakat dapat dihimpun dan dimanfaatkan untuk membantu warga yang membutuhkan.
BAZNAS Pusat, kata Saidah, melihat model UPZ hingga tingkat pemerintahan paling bawah dapat menjadi referensi untuk dikembangkan di Makassar dengan menyesuaikan karakteristik masyarakat perkotaan.
“Saya bilang sama Pak Ketua BAZNAS Makassar, yuk kita kembangkan Makassar ini menjadi prototipe itu,” katanya.
Selain membangun gerakan di tingkat masyarakat, Saidah mendorong perguruan tinggi di Makassar ikut terlibat. Kampus dinilai dapat menjadi ruang untuk memperkaya gagasan sekaligus mengembangkan konsep Kota Filantropi dari perspektif akademik.
“Saya minta bekerja sama dengan kampus untuk me-launching gagasan Pak Wali di tingkat perdebatan para intelektual,” imbuhnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menegaskan gagasan Kota Filantropi Nasional harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, potensi kebaikan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat sangat besar. Pemerintah bersama BAZNAS perlu membangun ekosistem yang mempertemukan masyarakat yang memiliki kemampuan berbagi dengan warga yang membutuhkan bantuan.
“Menurut saya gerakan filantropi tidak cukup jika hanya digerakkan oleh segelintir orang. Dibutuhkan ekosistem yang mampu mempertemukan potensi para dermawan dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan,” katanya.
Appi mengatakan Kota Filantropi Nasional bukan sekadar slogan, melainkan gerakan sosial yang membutuhkan keterlibatan masyarakat secara luas.
“Kita berharap akan muncul kelompok-kelompok masyarakat yang punya potensi untuk membantu masyarakat,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Appi melihat BAZNAS memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara masyarakat yang ingin berbagi dan masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Melalui kelembagaan BAZNAS, para dermawan dapat diberikan akses untuk menyalurkan kepedulian, sementara masyarakat penerima bantuan dapat dipetakan berdasarkan kebutuhan.
“Melalui kelembagaan BAZNAS untuk memberikan akses kepada para dermawan ini, kita mempersiapkan orang yang akan dibantu, mempertemukan orang yang membantu dan yang dibantu,” jelasnya.
Appi juga menekankan pentingnya pengelolaan filantropi yang transparan dan akuntabel. Pemerintah kota bersama BAZNAS, kata dia, akan membangun mekanisme pengelolaan sesuai aturan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
“Ini bisa menggunakan aturan negara, transparan dan akuntabel. Karena ini pemerintah yang mengelola itu,” katanya.
Bagi Appi, konsep Kota Filantropi juga memiliki makna lebih luas dari sekadar pengelolaan dana sosial. Gerakan tersebut diharapkan dapat membangun budaya saling membantu dan memperkuat kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat perkotaan.
Ia menilai kemajuan sebuah kota tidak hanya tercermin dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun capaian fisik lainnya. Kepedulian masyarakat terhadap kelompok yang membutuhkan juga menjadi bagian penting dari kehidupan sebuah kota.
“Kota yang maju bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonominya yang tinggi atau infrastrukturnya yang megah, tetapi dari sejauh mana warganya yang kuat melindungi yang lemah, dan yang berpunya peduli pada yang tidak berpunya,” tuturnya.
Karena itu, Appi kembali menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam membangun gerakan filantropi di Makassar. Ia berharap gagasan tersebut dapat dikawal dan dijalankan secara konsisten.
“Kalau gagasan ini lahir, dikawal, serta dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, maka Makassar tidak hanya akan menjadi barometer nasional dalam pengelolaan zakat dan filantropi, tetapi juga akan menjadi kota yang diberkahi,” tutup Appi.
Rangkaian persiapan tersebut diarahkan menuju peluncuran Makassar sebagai prototipe Kota Filantropi Nasional pada November 2026, bertepatan dengan momentum Hari Jadi Kota Makassar.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Ketua BAZNAS Makassar Dr. Usman Sofian, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kota Makassar Mohammad Syarief.
