menitindonesia, MAKASSAR — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar meminta pemerintah kota mengarahkan APBD Perubahan 2026 pada program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Tiga sektor menjadi sorotan utama, yakni penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pemerataan akses pendidikan, serta pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman.
Permintaan itu disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Makassar, Andi Tenri Uji Idris, saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan Wali Kota Makassar terkait pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.
Di sektor ekonomi, Fraksi PDIP meminta Pemkot Makassar memberikan dukungan yang lebih konkret kepada pelaku UMKM. Dukungan tersebut dinilai tidak cukup hanya berupa program, tetapi perlu menyentuh kebutuhan pelaku usaha, terutama permodalan dan peningkatan kemampuan menghadapi perkembangan ekonomi digital.
BACA JUGA:
Kejar PAD Rp 2,3 Triliun, Bapenda Makassar Bakal Sisir Ketat 15 Hotel Mewah Pekan Depan
“Penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM melalui bantuan modal dan pelatihan digital,” kata Andi Tenri Uji Idris, yang juga Wakil Bendahara PDIP Sulsel.
Menurut fraksi tersebut, penguatan UMKM penting untuk mendorong ekonomi kerakyatan sekaligus memperluas kesempatan masyarakat dalam mengembangkan usaha.
Tak hanya sektor ekonomi, PDIP juga meminta pemerintah memastikan akses pendidikan yang lebih merata, khususnya bagi masyarakat dari keluarga kurang mampu.
Fraksi PDIP mendorong penyediaan pelatihan vokasi agar pendidikan tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga membekali masyarakat dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan dunia kerja.
Kesejahteraan tenaga pendidik turut menjadi perhatian. PDIP meminta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik menjadi bagian dari penguatan sektor pendidikan di Makassar.
“Pemerataan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, pelatihan vokasi, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Andi.
Sementara di sektor infrastruktur, Fraksi PDIP mengingatkan agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu. Pembangunan dinilai harus menyentuh permukiman padat hingga wilayah yang masih minim akses terhadap infrastruktur dasar.
Sejumlah kebutuhan yang disorot antara lain perbaikan jalan, pembangunan dan perbaikan drainase untuk mengantisipasi banjir, sanitasi, serta akses air bersih.
Fraksi PDIP menilai pembangunan infrastruktur perlu disesuaikan dengan kebutuhan dasar masyarakat agar anggaran perubahan benar-benar memberikan manfaat yang dapat dirasakan warga.
Selain itu, PDIP mendorong Pemkot Makassar menyediakan ruang kreatif publik yang inklusif. Ruang tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi pengembangan ekonomi kreatif sekaligus mendukung pelestarian budaya di Kota Makassar.
Dengan sejumlah usulan tersebut, Fraksi PDIP meminta kebijakan APBD Perubahan 2026 tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
