Makassar Jadi Percontohan Nasional Perlinsos, Pendataan Bansos Didorong dari Lingkungan

Menteri Sosial, Gus Ipul bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin saat meluncurkan project nasional Gerakan Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) RI. (ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Kota Makassar menjadi salah satu pilot project nasional Gerakan Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Sebanyak 6.032 ketua RT dan RW se-Kota Makassar dikerahkan sebagai Agen Perlinsos untuk memperkuat pendataan warga penerima bantuan sosial.
Program tersebut diluncurkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Gedung Olahraga (GOR) Sudiang, Minggu (4/10/2026).
Dalam peluncuran tersebut, seluruh ketua RT dan RW se-Kota Makassar mengikuti deklarasi komitmen sebagai Agen Perlinsos. Mereka akan menjadi ujung tombak pendataan kondisi warga di lingkungan masing-masing.
Mensos Saifullah Yusuf mengatakan program tersebut merupakan bagian dari pembenahan dan konsolidasi data penerima manfaat bantuan sosial. Setelah melalui uji coba di Banyuwangi, program dikembangkan ke 42 kabupaten/kota, termasuk Makassar, sebelum nantinya diterapkan secara nasional.
“Semuanya ini dilakukan secara bertahap, kita telah uji coba di Kabupaten Banyuwangi, lalu dikembangkan di 42 kabupaten/kota termasuk Makassar, dan nantinya akan diberlakukan seluruh Indonesia,” kata Saifullah.

BACA JUGA:
Demokrat Rayu Appi Gabung, Wali Kota Makassar Pilih Tunggu Proses di Golkar

Gerakan Peduli Tetangga juga mendorong digitalisasi data perlindungan sosial dengan mengintegrasikan berbagai basis data pemerintah. Di antaranya data kependudukan, data kesejahteraan, kesehatan hingga informasi aset.
Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melakukan registrasi ulang penerima bansos. Warga juga bisa mengusulkan diri sendiri maupun orang lain untuk mendapatkan perlindungan sosial.
“Sehingga dengan begitu, setiap masyarakat bisa melakukan registrasi ulang penerima bansos. Atau yang kedua, mengusulkan diri sendiri atau orang lain untuk bisa mendapatkan perlindungan sosial atau program-program bansos,” ujarnya.
Kemensos menargetkan hingga Desember 2026 sedikitnya 50 persen masyarakat Indonesia telah terdaftar dalam sistem baru tersebut. Jika berjalan sesuai target, penyaluran bansos berbasis data digital terintegrasi ditargetkan mulai diterapkan penuh pada 2027.
Saifullah juga mengapresiasi capaian Makassar dalam mendorong pendaftaran Perlinsos di Sulawesi Selatan. Data yang disampaikan dalam peluncuran menunjukkan Makassar menjadi salah satu penyumbang utama capaian pendaftaran di Sulsel.
Sementara itu, Munafri Arifuddin mengatakan penunjukan Makassar sebagai pilot project menjadi kesempatan untuk membenahi kualitas pendataan sekaligus memperkuat ketepatan sasaran bantuan sosial.
“Makassar dipilih menjadi salah satu pilot project bersamaan dengan beberapa kota yang lainnya untuk menjalankan program Perlinsos yang ada di Indonesia ini,” kata Munafri.
Menurut Munafri, keterlibatan RT dan RW penting karena mereka merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka diharapkan dapat mengidentifikasi warga kurang mampu yang belum masuk dalam sistem maupun warga yang mengalami kendala mengakses bantuan.
“Hingga saat ini, capaian pembentukan Agen Perlinsos di Makassar telah menyentuh angka 31 persen. Jumlah ini meningkat drastis hingga 12 persen dibandingkan kondisi tiga bulan sebelumnya,” ujarnya.
Pemkot Makassar menargetkan partisipasi Agen Perlinsos mencapai 50 persen pada akhir 2026. Target tersebut diharapkan memperluas cakupan pendataan hingga tingkat lingkungan.
Munafri mengatakan peran Agen Perlinsos juga tidak akan hanya mengandalkan RT dan RW. Pemkot Makassar membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat lainnya untuk ikut terlibat dalam gerakan tersebut.
“Kita berharap dengan kolaborasi ini bisa memastikan bahwa perlindungan sosial atau bantuan-bantuan yang datang dari pemerintah itu benar-benar bisa sampai dan tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkannya,” katanya.
Peluncuran Gerakan Peduli Tetangga turut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Andi Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Anggota DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, serta Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa.