menitindonesia, JAKARTA – Belanja negara hingga September 2026 mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi tersebut tumbuh 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan defisit anggaran tercatat Rp319 triliun atau 1,24 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan percepatan belanja negara masih berada dalam jalur perencanaan APBN. Pemerintah, kata dia, sengaja mendorong belanja lebih awal agar manfaat anggaran dapat dirasakan masyarakat secara bertahap, bukan menumpuk pada akhir tahun.
“Belanja negara meningkat 19 persen, telah keluar Rp2.660,5 triliun, sekitar 69 persen dari target APBN. Tiga perempat tahun telah direalisasikan 69,2 persen,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita edisi Oktober 2026 di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Ia membandingkan realisasi tersebut dengan periode yang sama pada tahun lalu. Hingga 30 September 2025, belanja negara baru mencapai 61,7 persen dari pagu APBN. Tahun ini, realisasinya sudah mencapai 69,2 persen.
“Ini sehat. On track karena biasanya memang kalau tahun lalu, per 30 September baru belanja 61,7 persen. Tahun ini kita sudah belanja 69,2 persen, kita ada percepatan belanja,” ujarnya.
BACA JUGA:
Pendapatan Negara hingga September 2026 Tumbuh 25 Persen, On Track Menuju Target APBN 2026
Menurut Suahasil, percepatan tersebut penting agar penyaluran anggaran tidak terlalu terkonsentrasi pada November dan Desember. Pemerintah ingin belanja negara berjalan lebih merata sehingga dampaknya terhadap masyarakat bisa dirasakan sepanjang tahun.
“Ada percepatan belanja. Dan ini sehat karena kita memang tidak menginginkan belanja negara itu terlalu terkumpul di bulan Desember. Kalau bisa dia lebih smooth,” katanya.
“Kenapa? Karena kita ingin belanja saat ini supaya manfaat bagi masyarakat itu benar-benar maksimal dari hari ke hari,” imbuhnya.
Di sisi lain, pendapatan negara hingga September 2026 tercatat Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN. Angka tersebut tumbuh 25,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dengan pendapatan Rp2.341,5 triliun dan belanja Rp2.660,5 triliun, APBN mengalami defisit sekitar Rp319 triliun. Suahasil menegaskan, defisit bukan semata-mata menunjukkan belanja lebih besar daripada penerimaan, melainkan bagian dari desain anggaran yang sejak awal direncanakan pemerintah.
Dari total belanja negara, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.061,3 triliun atau 65,4 persen dari pagu. Nilai tersebut tumbuh 29,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja kementerian/lembaga (K/L) menjadi salah satu komponen utama dengan realisasi Rp1.069,4 triliun atau 70,8 persen dari pagu. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari belanja pegawai, termasuk tunjangan profesi guru non-PNS, hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, dan jalan tol.
Belanja pemerintah juga mencakup bantuan sosial, subsidi dan kompensasi, serta pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan.
“Total belanja pemerintah pusat Rp2.061,3 triliun, 65,4 persen dari APBN ini juga bagus. Karena tiga perempat tahun, 65 persen. Akan ada sedikit peningkatan di menuju bulan November dan Desember, tapi ini relatif sehat,” kata Suahasil.
Dari sisi penerimaan, pajak telah terkumpul Rp1.607,6 triliun atau sekitar 68 persen dari target APBN. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp240,1 triliun, meningkat dibandingkan Rp221,3 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai juga meningkat dari 7,1 persen pada tahun lalu menjadi 8,5 persen tahun ini. Secara keseluruhan, pemerintah mencatat pendapatan negara tumbuh lebih cepat dibandingkan belanja negara.
“Pendapatan negara secara total tumbuh 25,5 persen, dan belanja negara meningkat 19 persen,” ujar Suahasil.
Sementara itu, penyaluran transfer ke daerah hingga September 2026 mencapai Rp599,2 triliun atau 82,4 persen dari alokasi awal sebesar Rp693 triliun.
Pemerintah memperkirakan alokasi transfer ke daerah dapat meningkat menjadi sekitar Rp727 triliun setelah memperhitungkan kebutuhan tambahan, termasuk untuk penanganan bencana alam. Penyaluran dana tersebut masih akan berlanjut pada Oktober hingga Desember 2026.
Transfer ke daerah digunakan untuk mendukung berbagai layanan dan kebutuhan pemerintah daerah, termasuk pembayaran gaji, dukungan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Adapun transfer khusus antara lain membiayai bantuan operasional sekolah (BOS), pendidikan kesetaraan, operasional pendidikan anak usia dini (PAUD), tunjangan guru, rumah sakit umum daerah (RSUD), dan kebutuhan pegawai daerah. Pemerintah juga terus menyalurkan dana desa serta dana insentif.
Dengan realisasi belanja yang telah mencapai lebih dari dua pertiga pagu dan pendapatan yang tumbuh 25,5 persen, pemerintah menilai pelaksanaan APBN hingga September masih sesuai jalur. Penyaluran anggaran pada sisa tiga bulan tahun ini akan menjadi bagian penting untuk memastikan program pemerintah terus berjalan dan manfaatnya menjangkau masyarakat.
