menitindonesia, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta dukungan Komisi VII DPR RI untuk memperkuat industri, membangun infrastruktur penunjang pariwisata, hingga membuka akses pembangunan dermaga di wilayah kepulauan.
Sejumlah aspirasi tersebut disampaikan Munafri, yang akrab disapa Appi, dalam pertemuan kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI bersama pemerintah provinsi dan kota di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (9/10).
Appi menegaskan, posisi Makassar sebagai pusat perdagangan barang dan jasa di kawasan Indonesia Timur perlu ditopang kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan industri dan investasi. Terlebih, pertumbuhan ekonomi Makassar disebut telah mencapai 7,04 persen.
Menurutnya, Makassar memiliki keunggulan geografis meski tidak ditopang sumber daya alam yang melimpah. Posisi strategis di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II menjadi salah satu modal utama kota ini dalam menggerakkan perdagangan.
BACA JUGA:
Logo HUT ke-419 Makassar Resmi Diluncurkan, Appi Tekankan Pesan Kearifan Lokal
“Kami tidak punya sumber daya alam, tapi kami punya letak geografis yang sangat menguntungkan. Kota ini menjadi kota yang sangat sentral, khususnya di ALKI II, sehingga pola perdagangan barang dan jasa menjadi backbone kami untuk tumbuh,” jelasnya.
Untuk memperkuat sektor industri, Appi mendorong pemerintah pusat memberikan insentif terhadap bahan baku yang masuk ke Makassar untuk diolah menjadi produk bernilai tambah. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu pelaku industri lokal menghadapi tantangan biaya produksi, termasuk di sektor garmen.
“Yang kami inginkan untuk membangun industri dan turunan industri yang ada, harusnya ada kebijakan dari pemerintah juga untuk memberikan insentif terhadap barang masuk sebagai bahan baku untuk diolah di tempat kami,” ungkapnya.
Tak hanya industri, Appi turut menyoroti kebutuhan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Makassar, kata dia, membutuhkan gedung representatif untuk penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya, sekaligus kegiatan berskala nasional maupun internasional.
Menurutnya, sebagai kota yang kerap menjadi tuan rumah berbagai kegiatan besar, Makassar memerlukan fasilitas yang memadai untuk mengakomodasi pertemuan, pameran, dan kegiatan MICE dengan kapasitas hingga ribuan orang.
“Beberapa tambahan infrastruktur, khususnya industri seni dan pagelaran. Di sini kami tidak punya satu tempat yang representatif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan MICE yang cukup atau yang lebih spesifik,” ujarnya.
Appi juga mengangkat potensi gastronomi Makassar sebagai bagian dari kekayaan budaya yang perlu diperkenalkan lebih luas. Ia menyebut Pinisi telah tercatat sebagai warisan budaya takbenda UNESCO dan berharap pemerintah pusat turut mendorong gastronomi Makassar agar dapat didaftarkan sebagai bagian dari warisan gastronomi UNESCO.
Persoalan infrastruktur di wilayah kepulauan turut menjadi perhatian. Appi menyebut pembangunan dermaga dibutuhkan untuk menunjang mobilitas masyarakat sekaligus membuka peluang pengembangan wisata bahari di kawasan Spermonde.
Namun, Pemerintah Kota Makassar menghadapi keterbatasan kewenangan dalam pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Pemkot, kata dia, hanya memiliki kewenangan di wilayah daratan sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas dermaga.
“Kami cuma punya kewenangan yang di daratnya. Sementara pembangunan dermaga dan sebagainya itu kami tidak punya kewenangan ada di sana. Sehingga kalau bisa, kami diberikan akses untuk bisa membangun dermaga di pulau-pulau kami,” ungkapnya.
Melalui pertemuan tersebut, Appi berharap berbagai aspirasi pembangunan Makassar mendapat perhatian dan dukungan pemerintah pusat, terutama untuk memperkuat daya saing industri, meningkatkan fasilitas pariwisata, serta memperluas akses masyarakat di wilayah kepulauan.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Pertemuan itu juga bertujuan menghimpun informasi langsung mengenai kondisi dan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya di sektor perindustrian dan pariwisata.
“Kami hadir dalam rangka menggali informasi dan memperoleh gambaran faktual dan catatan dan tantangan dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota,” katanya.
