menitindonesia, MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menilai Indonesia harus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah agar mampu bersaing dalam merebut peluang pasar halal global.
Pasalnya, peluang ekonomi halal kini tidak hanya dimanfaatkan negara-negara mayoritas muslim, tetapi juga negara seperti Tiongkok dan Thailand.
Hal tersebut disampaikan Andi Sudirman saat menghadiri Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Senin (2/11/2026).
“Kita melihat bahwa yang mengambil peluang dalam persaingan ekonomi halal dunia bukan hanya negara-negara mayoritas muslim. Tiongkok dan Thailand, misalnya, juga mengambil peluang ini. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang kuat agar potensi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dapat berkembang lebih luas,” jelasnya.
BACA JUGA:
Investasi Sulsel Tembus Rp15,2 Triliun, Masih Kurang Rp7,3 Triliun Kejar Target
Menurut Andi Sudirman, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan berbagai sektor usaha. Di antaranya industri halal, makanan dan minuman halal, fesyen muslim, hingga pariwisata ramah muslim.
Ia berharap cetak biru (blueprint) pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang diluncurkan dalam forum tersebut dapat menjadi pedoman bersama bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap mendukung langkah kolaboratif tersebut untuk memastikan bahwa pembiayaan dan instrumen keuangan syariah dapat menjangkau sektor riil, UMKM, serta program pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
IIFS 2026 mengusung tema “Strengthening Islamic Finance Ecosystem to Advance Sustainable Halal Economic Growth” dengan Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran cetak biru pengembangan keuangan syariah, forum tingkat tinggi (high-level forum), serta konferensi keuangan syariah internasional.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi bersama jajaran anggota Dewan Komisioner OJK dan para pemangku kepentingan sektor ekonomi dan keuangan syariah.
Friderica mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk memperkuat industri keuangan syariah. Potensi tersebut ditopang pertumbuhan aset keuangan syariah, kebijakan pemerintah, landasan regulasi, serta besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia.
Menurutnya, seluruh sektor tersebut perlu dikembangkan secara terpadu agar mampu membangun ekosistem yang saling mendukung dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Peran daerah di Indonesia, utamanya Provinsi Sulawesi Selatan, juga sangat penting dalam menyukseskan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai program dan kerja sama yang dilaksanakan di daerah,” jelasnya.
Friderica menambahkan, peluncuran cetak biru ekonomi dan keuangan syariah bertujuan memberikan arah dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan. Peta jalan tersebut mencakup visi pengembangan, penguatan kelembagaan, pengembangan produk, inovasi, serta pemanfaatan teknologi.
“Harapan kita, industri ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin maju. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
