Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., Kepala BPOM RI, menyampaikan keynote speech dalam workshop transformasi kecerdasan buatan (AI) untuk pengujian neurovirulensi vaksin polio di Bandung, Rabu (18/11/2026). BPOM mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat akurasi, konsistensi, dan pengawasan mutu vaksin.
Kecerdasan buatan mulai membuka jalan baru dalam pengujian mutu vaksin. Di tengah perubahan industri kesehatan global, BPOM di bawah kepemimpinan Taruna Ikrar mendorong transformasi digital untuk memperkuat pengawasan vaksin, meningkatkan kemampuan laboratorium, dan memastikan keselamatan masyarakat.
menitindonesia, BANDUNG — Di balik satu dosis vaksin yang disuntikkan kepada manusia, terdapat proses panjang yang menentukan keselamatan jutaan orang. Ada penelitian, pengujian laboratorium, pemeriksaan mutu, hingga pengawasan regulatori yang harus dilalui sebelum sebuah vaksin dinyatakan memenuhi persyaratan.
Namun, perkembangan teknologi kesehatan dunia mulai mengubah cara proses tersebut dilakukan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) kini membuka peluang baru dalam pengujian produk biologi, termasuk pengawasan mutu vaksin polio.
Perubahan inilah yang menjadi perhatian Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., ketika menyampaikan keynote speech dalam Workshop on Artificial Intelligence Transformation for Neurovirulence Testing: Advancing Digital Histopathology for Polio Vaccine Quality Control, yang diselenggarakan PT Bio Farma (Persero), di Bandung, Rabu (18/11/2026).
Mengangkat tema transformasi digital dan inovasi pengujian produk biologi, Taruna membawa pesan penting: pengawasan vaksin Indonesia harus bergerak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Bagi BPOM, transformasi ini bukan cuma mengadopsi teknologi terbaru. Lebih jauh, ada kebutuhan membangun sistem pengujian yang semakin konsisten, objektif, dapat ditelusuri, serta memiliki landasan ilmiah yang kuat.
“Tantangannya tidak kecil. Pasar vaksin global terus berkembang, baik dari sisi volume produksi maupun nilai ekonominya,” kata Taruna.
Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2025 yang dipaparkan dalam materi keynote tersebut, pasar vaksin global pada 2024 mencapai 7,2 miliar dosis dengan nilai sekitar 66,5 miliar dolar AS.
Vaksin polio oral (OPV), influenza, dan COVID-19 menyumbang hampir separuh volume vaksin dunia. Bahkan, pengadaan vaksin polio oral novel tipe 2 (nOPV2) melalui UNICEF pada 2024 mencapai lebih dari 541 juta dosis.
Di sisi lain, industri vaksin global masih terkonsentrasi. Sepuluh produsen terbesar menguasai sekitar 78 persen volume pasokan dan 84 persen nilai pasar vaksin dunia.
Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan mutu vaksin tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan konvensional. Semakin besar kebutuhan dan kompleksitas rantai pasok, semakin tinggi pula tuntutan terhadap kemampuan laboratorium dan otoritas regulatori.
“Indonesia membutuhkan sistem pengawasan yang mampu mengikuti perkembangan tersebut,” ujar Taruna.
AI Membantu Membaca Kualitas Vaksin
Salah satu inovasi yang mulai dikembangkan adalah AI-assisted digital histopathology, yakni teknologi analisis jaringan biologis melalui citra digital dengan bantuan kecerdasan buatan.
Dalam pengujian neurovirulensi vaksin polio, teknologi ini berpotensi membantu para ahli mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menghitung lesi patologis pada jaringan sistem saraf pusat.
Selama ini, penilaian histopatologi membutuhkan ketelitian tinggi dari tenaga ahli. Proses membaca preparat jaringan, mengenali perubahan patologis, hingga menentukan tingkat keparahan lesi merupakan pekerjaan yang menuntut kompetensi dan konsistensi.
Melalui bantuan AI, proses analisis citra dapat dilakukan secara lebih sistematis. Teknologi ini diharapkan meningkatkan efisiensi, konsistensi, objektivitas, serta ketertelusuran hasil pengujian.
Namun, Taruna menekankan satu prinsip penting: teknologi tidak boleh menghilangkan peran keahlian manusia.
“AI tetap berfungsi sebagai alat bantu bagi ahli patologi. Interpretasi, konfirmasi, dan penilaian akhir harus tetap dilakukan oleh tenaga profesional yang kompeten,” kata Taruna. “Dengan kata lain, kecerdasan buatan memperkuat kemampuan manusia, bukan menggantikannya.”
Prinsip ini penting karena pengujian vaksin menyangkut keselamatan publik. Setiap hasil pengujian harus memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengembangan teknologi tersebut juga berkaitan dengan prinsip 3R, yakni Replacement, Reduction, dan Refinement, yang mendorong pengembangan metode pengujian dengan memperhatikan penggunaan hewan uji secara lebih bertanggung jawab.
Dalam pengujian neurovirulensi, perkembangan metode berlangsung dari pendekatan berbasis hewan menuju metode molekuler dan digital. Salah satunya melalui Transgenic Mouse Neurovirulence Test (TgmNVT) dan pendekatan molekuler seperti MAPREC.
Teknologi High-Throughput Sequencing (HTS) juga menjadi bagian penting dari evolusi pengujian mutu vaksin.
WHO telah merekomendasikan penggunaan HTS yang tervalidasi untuk tujuan pengawasan mutu tertentu, termasuk pengujian benih virus vaksin polio. Di Indonesia, ketentuan terkait HTS juga telah tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Sertifikasi Pelulusan Batch/Lot Vaksin.
Transformasi ini mulai bergerak dari gagasan menuju implementasi. PT Bio Farma tengah mengembangkan teknologi AI untuk membantu pembacaan preparat jaringan dalam pengujian neurovirulensi atau Neurovirulence Test (NVT). Pengembangan tersebut direncanakan dilanjutkan melalui transfer teknologi kepada BPOM.
Langkah ini penting karena kemampuan teknologi yang dikembangkan industri nasional dapat diperkuat melalui kapasitas pengawasan dan validasi regulatori.
Selain itu, BPOM menargetkan implementasi HTS sebagai metode pelengkap dalam pengawasan mutu vaksin pada akhir 2027.
Dua agenda tersebut memperlihatkan arah pengembangan pengawasan vaksin nasional: memperkuat kemampuan laboratorium, mengadopsi teknologi yang tervalidasi, sekaligus menjaga standar ilmiah dalam setiap proses pengujian.
“Transformasi digital harus berjalan seiring dengan penguatan integritas data dan prinsip Good Manufacturing Practice (GMP),” tutur Taruna.
BPOM sendiri, kata dia, sudah menyusun Grand Design Penguatan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan menuju Indonesia Emas 2045.
Ada tiga agenda utama dalam rancangan tersebut. Pertama, membangun jejaring laboratorium nasional terpadu atau Integrated Laboratory Networking. Kedua, mengembangkan laboratorium hijau (Green Laboratory). Ketiga, mendorong digitalisasi laboratorium (Digitalized Laboratory).
“Penguatan tersebut diharapkan membangun sistem laboratorium yang unggul, berdaya saing, efektif, dan efisien,” ujar Taruna.
Sebagai otoritas regulatori yang telah memperoleh status WHO Listed Authority (WLA), BPOM juga dituntut mempertahankan standar internasional dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
Status tersebut membawa tanggung jawab besar. Inovasi harus memperkuat kepercayaan terhadap sistem regulasi, bukan justru membuka celah baru dalam pengawasan.
Karena itu, pemanfaatan AI harus ditopang validasi akurasi, keterulangan hasil, integritas data, pengendalian versi model, serta pemantauan kinerja secara berkelanjutan.
Namun, ada satu hal menarik dari pendekatan yang ditawarkan Taruna Ikrar: transformasi teknologi tidak bisa dikerjakan pemerintah sendirian.
Ia mendorong kolaborasi ABG (Academia, Business, and Government) sebagai fondasi untuk menerjemahkan inovasi menjadi praktik yang dapat diterapkan.
Perguruan tinggi dan lembaga penelitian berperan menyediakan keahlian, metodologi, dataset referensi, serta validasi ilmiah yang independen. Dunia industri menghadirkan investasi, pengalaman manufaktur, dan dukungan inovasi. Sementara pemerintah bertanggung jawab menetapkan standar, melakukan evaluasi regulatori, dan memastikan pengawasan berjalan sesuai ketentuan.
Kolaborasi tersebut membutuhkan tahapan yang jelas. Mulai dari penyelarasan tujuan dan ruang lingkup penggunaan AI, pembangunan infrastruktur dan dataset, validasi metode, implementasi dalam kondisi terkendali, hingga evaluasi kinerja secara berkelanjutan.
Bagi Indonesia, agenda ini memiliki arti strategis. Penguatan teknologi pengujian vaksin bukan hanya berkaitan dengan efisiensi laboratorium, melainkan juga kemampuan negara menjaga kemandirian dan kepercayaan terhadap produk biologi.
Di tengah persaingan industri kesehatan global, kemampuan menguasai teknologi pengujian menjadi bagian penting dari ketahanan kesehatan nasional.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan transformasi digital bukanlah seberapa canggih teknologi yang digunakan, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi keselamatan masyarakat.
Taruna merangkum pandangan tersebut dalam satu pesan yang menjadi penutup keynote speech-nya:Science must guide innovation. Evidence must build trust. Ilmu pengetahuan harus memandu inovasi. Bukti ilmiah harus membangun kepercayaan.
“Di balik setiap hasil pengujian vaksin yang dapat dipercaya, ada keselamatan manusia yang harus dijaga,” pungkas Taruna. (AE)