Ketua PMI, Jusuf Kalla saat penandatanganan nota kesepahaman antara PMI dan PT Jasa Raharja (Persero) di Kantor Pusat Jasa Raharja, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. (ist)
menitindonesia, JAKARTA – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Muhammad Jusuf Kalla (JK) menegaskan keselamatan transportasi tidak cukup hanya dengan menangani korban kecelakaan. Menurutnya, upaya pencegahan harus menjadi prioritas untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas.
Hal itu disampaikan JK seusai penandatanganan nota kesepahaman antara PMI dan PT Jasa Raharja (Persero) di Kantor Pusat Jasa Raharja, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
JK mengatakan, kerja sama PMI dan Jasa Raharja menjadi langkah penting dalam memperkuat pelayanan kemanusiaan, terutama bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.
Namun, ia mengingatkan penanganan korban harus berjalan beriringan dengan upaya mencegah kecelakaan.
“Jangan kita hanya berpikir bagaimana menangani orang yang tertabrak. Tetapi bagaimana supaya tidak terjadi tabrakan, tidak terjadi kemacetan, dan tidak terjadi bahaya di jalan,” ujar JK.
Mantan Wakil Presiden RI itu menilai kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas menjadi salah satu faktor penting untuk mengurangi kecelakaan. Karena itu, ia meminta proses pengujian untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) diperketat.
JK bahkan membandingkan proses pengurusan SIM saat ini dengan pengalamannya dahulu. Ia mengaku harus menjalani ujian teori dan praktik secara ketat ketika pertama kali mengurus SIM.
“Dulu waktu saya pertama mengambil SIM, betul-betul diuji, bahkan dua kali, teori dan praktik. Sekarang ujian-ujian untuk mendapatkan SIM tidak lagi seketat dulu,” katanya.
Selain kedisiplinan pengendara, JK menyoroti peningkatan jumlah kendaraan pribadi yang dinilai turut memicu kemacetan dan meningkatkan risiko keselamatan di jalan.
Ia menilai kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) perlu dievaluasi karena dapat mendorong masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang transportasi umum.
“Karena terlalu banyak subsidi bahan bakar, orang akhirnya menggunakan mobil dan motornya sendiri. Salah satu cara menguranginya adalah mengurangi subsidi bahan bakar sehingga masyarakat lebih banyak menggunakan angkutan umum,” jelasnya.
JK juga menyinggung kebijakan ganjil-genap yang diterapkan untuk mengendalikan lalu lintas di kota-kota besar, khususnya Jakarta.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi membuat sebagian masyarakat membeli kendaraan tambahan dengan nomor polisi berbeda agar tetap bisa beraktivitas setiap hari.
“Ganjil-genap itu malah bisa menambah mobil. Orang yang punya mobil bernomor ganjil kemudian membeli mobil bernomor genap. Akhirnya jumlah kendaraan justru bertambah,” ungkapnya.
JK menambahkan, kemacetan bukan hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi. Waktu produktif masyarakat ikut terbuang akibat perjalanan yang tersendat.
Karena itu, ia mendorong kebijakan transportasi yang lebih menyeluruh, mulai dari pengawasan kendaraan, peningkatan disiplin pengendara, hingga pengembangan transportasi umum.
Dalam kesempatan yang sama, JK mengapresiasi kerja sama PMI dan Jasa Raharja. Ia menyebut PMI memiliki sumber daya yang dapat mendukung penanganan korban kecelakaan, mulai dari ratusan ambulans, fasilitas rumah sakit, hingga relawan terlatih.
Menurutnya, sumber daya tersebut dapat dioptimalkan melalui koordinasi dengan Jasa Raharja agar pertolongan kepada masyarakat bisa diberikan lebih cepat.
“Kita bekerja sama bukan hanya untuk mengatasi kecelakaan, tetapi juga bagaimana mengurangi kecelakaan. Itu yang harus kita lakukan bersama-sama,” tegas JK.
Sementara itu, Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero), M. Awaluddin, mengatakan nota kesepahaman tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi pelayanan kemanusiaan, khususnya dalam penanganan korban kecelakaan transportasi.
Awaluddin menjelaskan keselamatan transportasi memiliki cakupan luas. Selain pencegahan, kecepatan dan ketepatan pertolongan saat kecelakaan terjadi juga berperan penting dalam menyelamatkan nyawa korban.
“Dalam situasi kegawatdaruratan, setiap menit memiliki arti. Respons awal yang tepat, pertolongan pertama yang memadai, serta penanganan prarumah sakit yang terkoordinasi menjadi bagian penting dalam menyelamatkan kehidupan,” ujar Awaluddin.
Ia menyebut Jasa Raharja memiliki mandat memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan sesuai Undang-Undang Nomor 33 dan Nomor 34 Tahun 1964. Sementara PMI memiliki pengalaman panjang dalam pelayanan sosial kemanusiaan, termasuk pertolongan pertama dan penanganan keadaan darurat.
“Kita memiliki mandat yang berbeda, tetapi tujuan kemanusiaan yang sama, yakni melindungi dan menyelamatkan kehidupan,” katanya.
Awaluddin menegaskan kerja sama tersebut harus ditindaklanjuti dengan program operasional yang konkret, pembagian peran yang jelas, serta evaluasi berkelanjutan. Dengan begitu, kesepakatan yang telah ditandatangani dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu peluang kerja sama yang akan dikembangkan adalah peningkatan kapasitas relawan kemanusiaan untuk mendukung keselamatan transportasi.
“Nilai sebuah kerja sama tidak terletak pada dokumen yang kita tandatangani, melainkan pada manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Melalui kerja sama tersebut, PMI dan Jasa Raharja diharapkan dapat memperkuat sistem pertolongan pertama, meningkatkan kesiapsiagaan relawan, serta mengembangkan edukasi keselamatan berlalu lintas untuk menekan risiko kecelakaan dan meminimalkan dampaknya bagi masyarakat.