ISJN: Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Foto Ilustri

Keputusan DPR RI menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, mendapat kecaman dari Indonesia Social Justice Network (ISJN). Dampaknya kekerasan seksual terhadap perempuan, bisa merajalela.

menitindonesia.com, JAKARAT – Melalui rapat koordinasi Badan Legislasi dengan para pimpinan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI,  30 Juni 2020, lalu, DPR RI mencabut Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Keputusan DPR tersebut, mengecewakan banyak pihak, terutama para korban kekerasan seksual dan para penyintas kekerasan seksual. “Hal yang paling menyedihkan, adalah lunturnya upaya penegakan Hak Asasi Manusia, agar terbebas dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual,” ujar Aktifis IJSN, Andi Yani.

Yani menilai, DPR RI telah gagal meletakkan program perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai prioritas, seperti yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.

“DPR RI telah mengingkari pentingnya UU PKS sebagai elemen dasar penegakan hukum untuk mengurangi aksi kekerasan seksual di Indonesia. Sebagai representasi politik rakyat, seharusnya DPR memahami bahwa upaya penghapusan kekerasan seksual melalui RUU ini, sangat dibutuhkan, dan telah ditunggu sejak lama sejak 2012 seperti yang sudah di-inisiasi oleh gerakan perempuan dan Komnas Perempuan sejak tahun 2012,” kata Yani yang juga dosen FISIP Universitas Hasanuddin itu.

Alumni Fakutasl Ilmu Sosial dan Politik, Unhas, makassar itu, mengatakan bahwa sudah delapan tahun, RUU kekerasan seksual hanya menjadi tumpukan berkas di DPR, meski sesungguhnya pernah menjadi bagian dari Prolegnas Prioritas 2016. “Selama delapan tahun ini, korban berjatuhan tanpa ada perlindungan yang tegas dan mendapatkan keadilan. Sungguh menyedihkan, penantian itu malah akan berujung pupusnya harapan, karena DPR malah mencabut RUU tersebut dari Prolegnas Prioritas 2020,” ujar Yani kecewa.

Menurut peraih gelar Doktor ini, keputusan DPR mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas bertentangan dengan prinsip kewajiban negara untuk memberikan dan menjamin perlindungan warga negara dari ancaman kekerasan seksual.

“DPR jelas-jelas menolak memahami dan tidak mempertimbangkan bahwa kekerasan seksual dengan segala akibatnya, adalah persoalan sangat serius. Sikap anggota Dewan yang mengabaikan RUU secara langsung, berpotensi pembiaran pelaku kekerasan seksual dari satu generasi ke generasi selanjutnya, tanpa ada kemampuan untuk memotong rantai kekerasan seksual,” ujar Andi Ahmad Yani.

Yani menambahkan, seharusnya pengesahan RUU PKS akan memberikan harapan baru bagi para korban dan penyintas untuk berani bersuara dan melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual yang mereka alami.

Berdasarkan pertimbangan di atas, ISJN, organisasi para alumni penerima beasiswa International Fellowship Programs (IFP) dari Ford Foundation, menyatakan sikap:
ISJN menilai keberadaan UU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah mutlak untuk memperkuat upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia, sekaligus untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang mampu menjamin warganya agar terbebas dari ancaman kekerasan seksual, sebagai wujud nyata perlindungan negara.

ISJN meminta dengan tegas, agar DPR RI memastikan pembahasan dan pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Seksual tetap dijalankan, karena  kewajiban negara, memastikan bahwa negara bertanggungjawab, menjamin warga negara terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

Dengan tegas, melalui pernyataan sikapnya, ISJN menolak keputusan DPR untuk mencabut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari Prolegnas Prioritas 2020, dan mendesak DPR untuk mengembalikan RUU tersebut pada Prolegnas Prioritas 2020, serta meminta DPR segera membahas dan mengesahkannya menjadi Undang-Undang.

ISJN juga mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, agar bekerjasama dengan semua instansi pemerintah dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, melakukan lobi dan upaya lainnya terhadap DPR untuk mengembalikan RUU PKS dari Prolegnas 2020. (tim-nabila-rls)



TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini