Berani Korupsi Dana Covid-19, KPK Siapkan Hukuman Mati

Ketua KPK RI - Firli Bahuri

KPK – Ini tidak main-main. Firli Bahuri serius akan menuntut koruptor dana Covid-19 dengan hukuman mati. Bahkan kalau perlu, dieksekusi mati. Khusus  Kepala Daerah yang kembali  ikut kontestasi Pilkada serentak 2020: Stop pencitraan dengan memakai dana covid-19.

menitindonesia.com, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Firli Bahuri mengancam menuntut pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi Virus Corona (Covid-19) dengan hukuman mati. Di awal masa pandemi, Firli sudah mengingatkan, korupsi saat bencana, akan dia tuntut hukuman mati.

“Ini tidak main-main. Saya minta betul nanti kalau ada yang tertangkap, saya minta diancam hukuman mati. Bahkan dieksekusi hukuman mati,” kata Firli.

Firli bilang, KPK sekarang sudah membentuk 15 satuan petugas (satgas) untuk mencegah korupsi anggaran pandemi. Rinciannya, 5 satgas ditempatkan di kementerian/lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan Covid-19, 1 satgas di Gugus Tugas Penanganan Covid-19, dan 9 satgas yang disebar di 9 koordinator wilayah KPK.

“Tugasnya adalah melakukan kajian, memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga supaya perbaikan sistem penganggaran, perbaikan program, sehingga nanti seluruh anggaran bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan,” ujar Firli Bahuri.

Meski demikian, jenderal bintang tiga itu masih enggan menyampaikan informasi secara gamblang terkait hasil pemantauan satgas tersebut. “Saya belum bisa menyampaikan apakah sudah ada yang akan dilakukan penindakan,” katanya.

Lanjut Firli, mengungkapkan lembaganya telah menerima laporan terkait sejumlah kepala daerah yang memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk memoles citra melalui dana penanganan Covid-19.

“Saya imbau kepada kepala daerah yang kembali ikut kontestasi Pilkada serentak 2020, setop poles citra anda dengan dana penanganan corona,” kata Firli beberapa waktu lalu.

Ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Dalam UU Tipikor disebutkan, hukuman mati bisa dijatuhkan jika korupsi dilakukan saat terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. (Tim Nabila)



TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini