Korupsi Dana DAK, KPK Tahan Walikota Tasikmalaya

Walikota Tasikmalaya, Budi Budiman - akhirnya ditahan KPK karena diduga kuat korupsi dana DAK dan menyuap pejabat kementerian untuk mendapatkan Proyek DAK. KPK serius menelisik semua kepala daerah soal modus korupsi dana DAK. (Foto: Ist/r hartono)
Tahan koruptor – Kesungguhan KPK menelisik penyelewengkan dana DAK yang dilakukan oleh Kepala Daerah, tidak main-main. Walikota Budi Budiman, akhirnya diborgol KPK dan ditahan. Dana DAK yang turun ke daerah, memang rawan dikorupsi oleh Bupati atau Walikota. 
menitindonesia, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman pada Jumat (23/10/2020).
Budi merupakan tersangka kasus suap terkait dana alokasi khusus (DAK) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.
“KPK melakukan penahanan tersangka BBD (Budi) selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 11 November 2020 di Rutan KPK cabang Gedung ACLC KPK,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Jumat sore (23/10/2020)
Sebelumnya Budi sudah menjadi tersangka suap Dana Alokasi Khusus 2018, namun tidak ditahan.
Saat menjadi tersangka, Wali Kota Tasikmalaya dicekal untuk tidak bepergian ke luar negeri. Ia ditahan selama 20 hari untuk pengembangan penyidikan.
Sebelumnya KPK sudah menetapkan 6 tersangka lain dengan bukti suap uang 400 juta rupiah dan sudah divonis pengadilan. KPK menetapkan Budi sebagai tersangka karena diduga memberi suap terkait pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tasikmalaya. Total dugaan suap yang diberikan berjumlah Rp 400 juta.
“Tersangka diduga memberi uang total sebesar Rp 400 juta terkait dengan pengurusan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018 kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan,” ucap Kabiro Humas KPK saat itu, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (25/4).
Sementara itu, menurut sumber di KPK, korupsi DAK di daerah sangat rawan dilakukan oleh kepala daerah. Proyek DAK sudah dijatah ke kontraktor dan mereka diduga menerima fee dari setiap kegiatan. “Fee dari kontraktor itu, sebahagian disetor ke pusat untuk menyolok DAK turun ke daerah,” kata dia.
Juga disampaikan, banyak kepala daerah membuat perencanaan dan mengusulkan Proposal DAK ke pemerintah pusat tanpa membicarakan dengan DPRD-nya untuk menghindari pengawasan.
KPK juga menerima laporan dari masyarakat jika menemukan ada dugaan korupsi DAK di daerahnya, terutama yang melibatkan bupati atau walikotannya. Setiap laporan yang disampaikan akan diperhatikan oleh KPK tanpa membocorkan nama pelapornya ke publik.
“Laporannya harus disertai dengan kronologi, modus dan bukti-bukti awal,” kata sumber tersebut. (r hartono)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini