menitindonesia, JAKARTA – Pemerintah terus mencermati dinamika geopolitik global, khususnya ketegangan di kawasan Selat Hormuz yang berpotensi mengganggu rantai pasok bahan baku petrokimia dan industri plastik nasional.
Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengumpulkan pelaku industri dari hulu hingga hilir, termasuk sektor daur ulang, untuk memetakan kondisi terkini sekaligus merumuskan langkah mitigasi.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, hasil pertemuan tersebut menunjukkan optimisme pelaku industri terhadap ketersediaan stok plastik di dalam negeri.
“Dari hasil pertemuan, kami mendapat jaminan bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garis bawahi kata ‘seharusnya’, karena pemerintah tetap memantau perkembangan global secara cermat,” ujar Agus di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
BACA JUGA:
Dari Rusia, Prabowo Terbang ke Prancis, Bahas Alutsista hingga Energi dengan Macron
Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap potensi tekanan yang muncul. Industri juga berkomitmen menjaga pasokan, terutama bagi pelaku usaha kecil agar tetap mampu bersaing di pasar.
Di sisi lain, gejolak di Selat Hormuz mulai berdampak pada struktur harga plastik domestik. Kenaikan biaya logistik, freight, hingga surcharge premium turut mendorong penyesuaian harga.
Tak hanya itu, waktu pengiriman bahan baku juga mengalami lonjakan signifikan. Jika sebelumnya rata-rata 15 hari, kini bisa mencapai hingga 50 hari.
“Kondisi ini tentu meningkatkan beban biaya produksi,” kata Agus.
Situasi tersebut, lanjutnya, menjadi peringatan penting bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian industri petrokimia, terutama dalam penyediaan bahan baku dalam negeri.
“Peristiwa ini menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat agar ketergantungan impor bisa ditekan,” tegasnya.
Dalam forum itu, investor juga mendorong agar subsektor petrokimia semakin menarik bagi penanaman modal. Salah satu faktor krusial adalah perlindungan pasar domestik dari gempuran produk impor.
Pemerintah, kata Agus, akan terus menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi nasional dan kebutuhan bahan baku industri petrokimia.
Selain itu, muncul pula opsi pengembangan bahan baku alternatif pengganti nafta, seperti crude palm oil (CPO). Meski masih menghadapi tantangan dari sisi keekonomian, opsi ini dinilai layak dikembangkan untuk diversifikasi sumber bahan baku.
“Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional, termasuk CPO, meskipun perhitungannya harus matang,” ujarnya.
Di tengah ketidakpastian global, persaingan mendapatkan bahan baku diperkirakan semakin ketat. Pelaku industri pun mendorong akses terhadap bahan baku yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing produk nasional.
“Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri untuk menjaga ketahanan manufaktur nasional menghadapi dinamika global,” pungkas Agus.
