Terkait Wacana Revisi UU ITE, Ahmad Mabbarani: Menkominfo Gagal Paham Tugasnya

Ahmad Mabbarani bersama sahabatnya, Menteri Pariwisatan dan Eknomi Kreatif, Sandiaga Salhuddin Uno. (Doc Foto: Ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Aktifis Warung Kopi yang juga dikenal sebagai Pengamat Informasi dan Komunikasi, Ahmad Mabbarani, meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Menteri Informasi dan Komunikasi Johnny G Plate, dalam menyikapi wacana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Sikap Menkoinfo Johnny G Plate, yang mewacanakan penyusunan pedoman interpretasi terhadap UU ITE tak lama setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan sinyal untuk merevisi, dianggap oleh Ahmad sebagai sikap yang gagap dan gagal paham maksud presiden.
“Menkominfo tidak ngerti tugasnya, Presiden sudah bicara tentang revisi UU ITE, sedangkan dia bicara interpretasi, ini menandakan Johnny G Plate gagal paham,” kata Ahmad Mabbarani, kepada wartawan saat ditemui di salah satu Warkop di bilangan Panakukang, Makassar, Minggu (21/2/2021).
Ia juga meminta Pemerintah segera menegaskan sikapnya terkait wacana revisi UU ITE tersebut, sebab setelah Johnny G Plate bicara mewacanakan interpestasi UU ITE, kata dia, keinginan presiden melakukan revisi menjadi kabur.
“Apa sebenarnya yang dimaksudkan Johnny G Plate sebagai bentuk interpretasi terhadap UU ITE. Pernyataan Menkominfo itu sudah jelas tidak selaras tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang menghendaki agar implementasi UU ITE berjalan adil,” ujarnya.
Dia menilai, Johnny mewarnai gagasan Presiden Jokowi yang mewacanakan kajian dan revisi terhadap UU ITE. Seharusnya, kata dia, Menkominfo melakukan follow up dan jangan terkesan mewarnai gagasan presiden. “Ini menunjukkan Johnny G Plate sebagai menteri tidak tertib dalam barisan pembantu presiden,” ucap Ahmad.
Ia juga menyinggung, peran Menkominfo selama jadi menteri belum ada manfaatnya bagi pemerintahan Jokowi, sehingga keberadaan kementerian yang dipimpin oleh Kader Partai Nasdem itu, menurut Ahmad, hanya menjadi beban dalam kabinet Indonesia Maju jilid II itu.
Terkait wacana revisi UU ITE, sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, pihaknya akan meminta DPR untuk membicarakan revisi UU ITE karena dalam penerapannya selama ini dianggap tidak memberikan rasa keadilan.
“Kalau Undang-undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-undang ITE ini,” kata Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, tanggal 15 Februari 2021, lalu. (andi ade zakaria)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini