Kapolri Instruksikan, Penanganan Kasus UU ITE Tidak Boleh Melakukan Penahanan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
menitindonesia, MAKASSAR – Kepala Kepolisian RI,Jenderal Listyo Sigit Prabowo meneken surat edaran yang berisi penanganan perkara Undang- Undang Informatika dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dalam surat edaran itu, Listyo menjelaskan, ujaran kebencian termasuk pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan bisa diselesaikan dengan mediasi.
“Memedomani Pasal 27 ayat 3 Undang-undang ITE, Pasal 207 KUHP, Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP,” demikian tertulis dalam TR bernomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 bertanggal 22 Februari 2021, yang diterima menitindonesia.com.
Lalu tindak pidana yang berpotensi memecah belah bangsa, seperti yang mengandung unsur SARA, kebencian terhadap golongan atau agama atau ras dan etnis.
“Memedomani Pasal 28 ayat 2 UU ITE, Pasal 156 KUHP, Pasal 156a KUHP, Pasal 4 UU No 40 Tahun 2008, serta tindak pidana penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran memedomani Pasal 14 ayat 1 UU No 1 Tahun 1946.”
Mereka yang berperkara dalam tindak pidana yang disebutkan dalam UU ITE tidak dilakukan penahanan. “Dan dapat diselesaikan dengan cara restorative justice.” jelas Kapolri.
Adapun untuk pelaksanaan gelar perkara UU ITE, diperintahkan untuk melalui virtual meeting bersama Kepala Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim dan Direktur Tindak Pidana Siber dalam setiap tahap penyidikan dan penetapan tersangka. (andi ade zakaria)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini