menitindonesia, JAKARTA – PDI Perjuangan akan memberikan bantuan advokasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Dr Ir HM Nurdin Abdullah, M.Agr, terkait perkaranya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP akan terus mengikuti perkembangan proses hukum terhadap NA, dan tetap percaya bahwa NA adalah orang baik.
“Beliau adalah sosok pemimpin yang mendedikasikan diri bagi kepentingan masyarakat. Sehingga kami sangat kaget atas kejadian tersebut,” kata Hasto, di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (28/2/2021).
Hasto menambahkan, partai politik, termasuk PDIP, memang tidak boleh intervensi hukum. Namun pihaknya tentu saja akan melakukan berbagai hal yang terkait advokasi. Tindakan ini akan menunggu keterangan secara lengkap dari KPK terlebih dahulu.
“Masukan yang diberikan dari jajaran DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, agar partai memberikan advokasi. Untuk itu, kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait hal tersebut,” ujarnya.
Menyangkut sisa masa jabatan gubernur yang masih sekitar 3 tahun, Hasto mengatakan pihaknya sama sekali tak berpikir ke arah sana. Rekam jejak NA yang sangat baik tetap membuat pihaknya seakan belum percaya dengan apa yang sedang terjadi.
“Karena beliau rekam jejaknya kan sangat baik. Apakah ini ada faktor X yang kami belum ketahui, kami masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK. Saya pikir itu suatu sikap yang berada dalam koridor ketaatan kami pada proses hukum tanpa intervensi politik,” katanya.
Sebelumnya, tim KPK menangkap Gubernur NA, dan mengamankan bersama sejumlah orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat hingga Sabtu, 27 Februari 2021, dinihari.
NA dan sejumlah pihak lainnya ditangkap dan ditetapkan tersangka lantaran diduga terlibat suap dan gratifikasi pengadaan barang jasa, perizinan serta pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021. (andi ade zakaria)
