DPP Golkar Tegur Keras Taufan Pawe Terkait Musda, Wasekjen Golkar: Ada Oknum Yang Coba Jual Diskresi Ketum

Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Taufan Pawe. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan Taufan Pawe, mendapat teguran dari Pengurus DPP Partai Golkar.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Mustafa Raja menilai kinerja Taufan Pawe dalam memimpin Golkar Sulsel terlalu banyak gerakan tambahan, seperti melakukan uji kepatutan dan menyingkirkan kader Golkar yang loyal kepada partai melalui musyawarah daerah kabupaten – kota.
“Sejak kapan Golkar gelar Musda dilakukan uji kepatutan dan kelayakan, atau fit and proper test. Di peraturan organisasi itu tidak ada yang seperti itu,” kata Mustafa, Selasa (30/3/2021).
Ia meminta Partai Golkar Sulsel tidak asal buat aturan sendiri. Mustafa bilang, Musda sakral sehingga harus ikut aturan organisasi.
Lebih lanjut Mustafa menjelaskan, aturan dan pelaksanaan Musda di kabupaten dan kota sudah diatur dalam Peraturan Organisasi nomor 2 tahun 2020.
Dalam petunjuk pelaksanaan Musda Partai Golkar, kata dia, juga tak satu pun pasal yang mengatur soal uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Ketua DPD II Golkar. Sehingga, ia meminta Taufan jangan lagi melakukan gerakan tambahan.
Mustafa juga menjelaskan bahwa Musda Golkar di kabupaten dan kota harus digelar selambat-lambatnya enam bulan setelah Musda Partai Golkar digelar. Namun, di Sulsel ada penundaan.
Ia juga mengatakan, pelaksanaan Musda Golkar yang dilaksanakan Taufan Pawe sudah melanggar aturan main organisasi. Ia meminta agar pengurus DPD I tidak melakukan rekayasa politik, termasuk bolak-balik ke Jakarta meminta diskresi untuk menyingkirkan kader lama yang partai.
“Diskresi itu kewenangannya ada di tangan Ketua Umum, Airlangga Hartarto. Tidak semudah itu mau memenuhi keinginan Taufan untuk memakai diskresi kepada orangnya,” ucap Mustafa.
Mustafa meminta agar Musda Golkar kabupaten dan kota di Sulsel dilakukan dengan cara demokratis. “Calon ketua yang ada bisa dipilih berdasarkan suara kader dan pemilik suara, bukan dipaksakan melalui diskresi,” ucapnya.
Menurutnya, diskresi itu tidak mudah dikeluarkan. Kalau mau musda, laksanakan, jangan menunda-nunda dengan alasan diskresi belum terbit dan ada syarat khusus yang dibuat-buat,” tegasnya.
DPP Partai Golkar, kata Mustafa, saat ini sedang mengendus adanya dugaan politik transaksi pada Musda Golkar di kabupaten dan kota di Sulsel. Jualannya adalah diskresi oleh Ketua Umum Golkar Airlangga.
Mustafa mengatakan, calon ketua DPD II diiming-imingi soal diskresi oleh oknum di DPD I. Hal tersebut akan segera dilaporkan ke Airlangga.
“Setiba di Jakarta hal ini akan saya sampaikan ke ketua umum, sebab langkah seperti ini sudah melanggar aturan organisasi. Jika benar ada transaksional terjadi untuk diskresi maka jelas ini pelanggaran berat dan pasti ada sanksinya, dipecat” tegas Mustafa.
Sementara, jurnalis menitindonesia.com berusaha mengkonfirmasi ke Taufan terkait sorotan Mustafa Raja, namun pesan WA yang dikirim ke TP tidak mendapat respon.  (roma)