Jadi Pembicara di Konferesi Internasional, Syamsuddin Radjab: Hampir Sumua Bencana Jadi Lahan Korupsi Pejabat

Syamsuddin Rajab pembicara pada International Conference on Human Rights (IHCR). (dci:ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Mantan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Syamsuddin Radjab menjadi pembicara International Conference on Human Rights (ICHR) yang dilaksanakan 12-13 April 2021 di Makassar.
ICHR yang diselenggarakan Departemen Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ini, Ollenk –panggilan karib Syamsuddin Radjab–membahas tajuk ”The Reality of Protecting and Enforcing Human Rights in The World and in Indonesia During The Covid-19 Period”.
Pembicara lainnya, Prof Nadirsyah Hosen dari Monash University, Dr Meghan Campbell dari Universitas Birmingham, Inggris, dan Ketua Komnas HAM, Dr Taufan Damanik.
Syamsuddin menguraikan secara panjang lebar dan gamblang tentang dampak pandemi Covid-19. Selain memporakporandakan ekonomi nasional dan menyebabkan jutaan pekerja di PHK, juga dimanfaatkan segelintir orang untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Misalnya dengan cara korupsi bantuan sosial seperti yang dilakukan oleh mantan Mensteri Sosial, Juliari P Batubabara.
”Di Indonesia hampir semua bencana yang terjadi selalu melahirkan koruptor baru dan dijalankan oleh pejabat negara bekerja sama dengan politisi dan pengusaha,” ujar Syamsuddin.
Ia menyarankan, mereka yang melakukan korupsi di masa bencana harus dihukum berat, seperti hukuman mati atau seumur hidup sesuai Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana. Apalagi, kata dia, Indonesia merupakan negara tertular dengan virus Covid-19 dan juga memiliki tingkat kematian tertinggi.
Syamsuddin mengatakan, hal itu tidak termasuk dalam 10 negara yang terkena dampak sebagaimana ia kutip dari data WHO yang disajikan dalam presentasinya. Namun, kata dia, efeknya berdampak pada pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dan ekonomi (termasuk untuk hidup layak) karena korupsi besar-besaran dari anggaran kesehatan yang seharusnya dinikmati oleh rakyat.
”Korupsi oleh Menteri Sosial, pejabat lainnya dan politisi telah menjadi preseden buruk dalam penanganan penyakit wabah di Indonesia,” ucapnya.
Direktur Eksekutif Jenggala Center ini, juga mengkritik kebijakan pemerintah yang menerapkan payung hukum Covid-19, seperti UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menurutnya, UU 24/2007, Pasal 75 dan Pasal 79, tidak mengatur masalah pidana infeksi wabah penyakit.
“Di sisi lain, aparat penegak hukum menjerat pelaku dengan memanfaatkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2008 tentang Karantina Kesehatan yang bukan payung hukum,” pungkas Syamsuddin. (andi ade zakaria)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini