Akbar Faisal Bongkar Modus Korupsi Infrastruktur di Kampungnya Melalui Group WA “Love KPK”

Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faisal. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faisal, membeberkan modus korupsi proyek-proyek infrastruktur oleh sejumlah Bupati dan kontraktor di Sulawesi Selatan melalui catatannya yang diunggah di Group WhatsApp “Love KPK”, Rabu (14/4/2021).
“Saya pernah mengeluhkan soal ini kepada pimpinan KPK dan Deputi Penindakan saat itu, Firli Bahuri, yang kini menjadi Ketua KPK. Mengapa lembaga antirasuah ini selalu ‘melewati’ Sulsel dalam berbagai operasinya?” ujar Akbar Faisal mengawali catatannya.
Akbar menjelaskan, di Sulsel perselingkuhan para penguasa wilayah dengan kontraktor infrastruktur yang lalu bermetamorfosis menjadi cukong, sudah sangat memuakkan. Bahkan, kata dia, praktik persekongkokolan itu, dilakukan beberapa oknum Bupati dengan kontraktornya secara terbuka dan terang benderang.
Dia juga mengungkapkan, hampir semua Pilkada di Sulsel melibatkan cukong dengan APBD sebagai lembaran akhir kesepakatan. “Pada beberapa daerah, satu cukong awalnya hanya kontraktor kecil-kecilan. Namun menggurita setelah bupati dukungannya menang pilkada. Mereka bahkan terang-terangan mencampuri pemerintahan hingga ke urusan promosi dan mutasi pejabat ASN,” bebernya.
Lebih lanjut, Akbar Faisal mengungkap peran cukong politik yang begitu dominan di Kabupaten Wajo, kampungnya sendiri. Menurutnya, semua orang sudah tahu, Bupati Wajo Amran Mahmud hanya mengendalikan sebagian kekuasaan bupati yang dipegangnya.
“Sebagian lainnya milik preman politik lokal berinisial APU alias AU yang dikenal jagoan sejak bapaknya masih bupati di masa Orde Baru. APU alias AU adalah master campaign Amran Mahmud saat menang pilkada. Tak ada makan siang gratis. AU tak punya uang. Modalnya hanya gaya ancam dan intimidasi. Tapi dia ‘memelihara’ beberapa pengusaha lokal dari Wajo dan Soppeng,” ujar Akbar Faisal.
Pada catatannya itu, dia juga membeberkan kalau Kabupaten Wajo telah banyak kecipratan proyek infrastruktur untuk pembukaan jalan terisolir, yang digelontorkan Gubernur Sulsel (nonaktif) Nurdin Abdullah, yakni totalnya Rp103 miliar, dengan rincian Rp73 miliar tahun 2019 dan Rp30 miliar tahun 2020.
Dari hasil investigasinya, Akbar Faisal mengungkapkan, proyek infrastruktur yang dikerjakan di Wajo sudah tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Kata seorang anggota DPRD Wajo, dananya digunakan membangun beberapa ruas jalan tapi bukan membuka daerah terisolir sesuai peruntukannya. Yakni, ruas Impa-impa-Anabanua sepanjang 4,6 Km berbiaya Rp30 miliar yang dikerjakan PT Mega Bintang Utama. Lalu, ruas Solo – Peneki sepanjang 7,4 Km dengan total anggaran Rp24,7 miliar oleh PT Tocipta Sarana Abadi,” ungkap politikus Partai Nasdem itu.
Selain pengerjaan proyek infrastruktur salah peruntukan, Akbar Faisal juga membeberkan salah satu pejabat di Sengkang menyebut proyek-proyek ini dikerjakan Nuwardi bin Pakki alias Haji Momo.
“Miliaran uang Haji Momo dipakai Amran Mahmud berkampanye pada pilkada. Banyak laporan keluhan warga tentang kualitas jalan yang mereka kerjakan. Haji Momo telah diperiksa KPK sebagai saksi tentang aliran-aliran dana dari proyek Pemprov,” kata mantan Anggota Komisi III DPR RI itu.
Namun, menurutnya, warga kota Sengkang lebih akrab dengan nama PT Lompulle, perusahaan kontraktor asal Soppeng yang mengerjakan banyak sekali proyek di Wajo.
“Sekadar menyebut beberapa proyek jalan yang mereka dapatkan yakni peningkatan kapasitas struktur jalan ruas Sompe-Lapaukke berbiaya Rp12,9 miliar. Atau, peningkatan jalan ruas Bila-Nyelle di Kecamatan Pammana berbiaya Rp29,1 miliar. Pemilik PT Lompulle, HH, adalah cukong yang membiayai kampanye Amran Mahmud. Pengusaha yang bukan kelompok AU dan Amran Mahmud hanya bisa gigit jari,” beber Akbar Faisal.
Ia berharap KPK menelisik kasus ini berdasarkan dokumen dan alat-alat bukti lainnya yang sudah ada di Kuningan. Akbar menyebut, Sulsel bisa menjadi model penanganan kejahatan korupsi yang terstruktur dan masif.
Sementara itu, dikonfirmasi ke sejumlah pihak terkait di Kabupaten Wajo, tak ada yang mau memberikan jawaban dan nomor contak Bupati Wajo untuk mengetahui kebenaran data proyek yang diungkap Akbar Faisal. “Tidak usah ditanggapi, nanti kalau ditanggapi malah lebih banyak lagi kasus yang dia bongkar,” ujar sumber yang minta namanya tak disebutkan itu. (roma)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini