DPRD Maros Agendakan RDP Terkait Pajak Parkir di Bandar Udara Sultan Hasanuddin

Ketua DPRD Maros HA Patarai Amir. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAROS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros menyikapi desakan sejumlah organisasi non pemerintah yang menyoal penurunan pajak parkir di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan dilaksanakan pada Rabu (5/5/2021).
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPRD Maros Amril SE, melakukan protes terhadap penurunan pajak parkir yang diberikan khusus kepada PT Angkasa Pura I (AP I) selaku pengelolah Bandara, yang bertentangan dengan Perda Maros Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir.
Dalam Perda disebutkan bahwa nilai pajak yang ditetapkan terhadap usaha jasa parkir sebesar 30 persen. Namun, tiba-tiba AP I menaikkan tarif parkir di Bandara dari Rp6.000 menjadi Rp10.000 pada jam pertama untuk roda empat.
Kenaikan tarif ini kemudian diturunkan kembali ke tarif semula setelah mendapat protes dari Dewan. AP I, menunda kenaikan tarif hingga pembangunan sarana parkir selesai dikerjakan.
Namun, Amril tidak menerima nilai pajak parkir diturunkan dari nilai 30 persen keputusan yang bertentangan dengan Perda Pajak Parkir.
Sementara itu, Ketua DPRD Maros HA Patarai Amir akhirnya mengundang khusus Inspektur Daerah Kabupaten Maros, Kepala Badan Pengelolah dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros untuk memberikan keterangan pada Rapat Dengar Pendapat di ruang utama DPRD Maros Rabu (5/5), jam 11.00, siang.
“Cukup dengan RDP saja, Dewan akan meminta keterangan duduk persoalan terkait pajak parkir yang selama ini ramai dipersoalkan di media massa. Apakah turun dari 30 persen atau belum,” kata Patarai Amir.
Dia menegaskan, bahwa hingga saat ini belum pernah dilakukan perubahan terhadap Perda Pajak Parkir, sehingga menurutnya, tidak akan mungkin dilakukan penurunan nilai pajak sebelum Perda dirubah.
Sedangkan untuk tarif parkir di Bandara, Patarai menyerahkan kepada AP I apakah tarif parkir perlu dinaikkan atau tidak. Namun, ia menyarakankan agar sebelum menaikkan tarif harus disampaikan kepada Pemda dan DPRD dan dilakukan sosialisasi dulu. (roma)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini