Hasil RDP, Dewan Rekomendasikan Bupati Maros Cabut “SK Siluman” Pengurangan Pajak Parkir

RDP terkait pengutrangan pajak parkir di DPRD Maros. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAROS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Maros, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Turikale, Maros, Rabu (5/5/2021).
RDP yang dipimpin oleh Ketua DPRD Maros HA Patarai Amir itu, membahas mengenai kontroversi SK Bupati Maros tentang pengurangan pajak parkir di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros.
Pimpinan dan Anggota DPRD Maros mendengarkan langsung keterangan Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Maros Andi Syam Sopyan terkait munculnya SK siluman Bupati Maros periode lalu yang memberikan keringanan pajak kepada PT Angkasa Pura I.
Juga hadir dalam RDP tersebut, GM PT Angkasa Pura I Ir Wachyudi,  Kabag Hukum Setda Maros Najib, SH,  Kepala Inspektorat Kabupaten Maros H Agustam SH, dan unsur dari Koalisi Rakyat Maros.
Anggota Komisi II DPRD Maros Amril, SE, sebelumnya mempertanyakan keberadaan SK Bupati Maros Nomor: 115/kpts/973/I/2021 tentang pemberian keringanan berupa pengurangan ketetapan pajak daerah Kabupaten Maros kepada PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Bahana Security Indonesia BSS.
Dalam keputusan tersebut, kata dia, diberikan keringanan pajak kepada AP I dan BSI dengan mengurangkan tarif pajak parkir menjadi 20 persen dari prosentase pajak parkir yang ditetapkan dalam Perturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.
Kepala BPKD Maros Syam Sopyan, dalam rapat tersebut mengakui bahwa pembuatan SK tersebut memang keliru karena dia sendiri yang salah menerjemahkan aturan.
Untuk menghindari terjadinya kerugian negara, Sam Sopyan juga mengatakan bahwa pihaknya siap menagih kembali sisah pajak 10 persen kepada PT Angkasa Pura I yang telah terlanjur menyetorkan pajak di bawah nilai yang diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.
Sementara itu, Ketua DPRD Maros HA Patarai Amir setelah mendengar masukan dan saran dari beberapa Anggota DPRD, pun menyarankan dan merekomendasikan kepada Bupati Maros untuk mencabut SK Bupati yang bertentangan dengan Perda Maros tersebut.
Ketua DPRD juga menyarankan agar Kepala BPKD Maros Andi Syam Sopyan segera diperiksa oleh inspektorat terkait kesalahan yang dibuatnya yang mengakibatkan terjadinya mall-administrasi hukum produk keputusan bupati sehingga berpotensi merugikan daerah.
“DPRD meminta agar Bupati Maros segera cabut SK Bupati sebelumnya yang bertentangan dengan Perda kita. Sebab kalau tidak dicabut dan terlanjur dipakai sebagai dasar memungut pajak, bisa menjadi temuan BPK dan berpotensi mengurangi pendapatan Maros,” pungkas Patarai. (roma)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini