menitindonesia, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyatakan kesiapan mendukung implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah sebagai upaya membangun karakter generasi muda yang jujur dan berintegritas sejak dini.
Komitmen itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, saat memimpin jajaran Pemkot mengikuti rapat koordinasi dan launching buku panduan serta bahan ajar pendidikan antikorupsi secara virtual di Ruang Rapat Sekda Lantai 3 Balai Kota Makassar, Senin (11/5/2026).
Kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut diikuti seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.
Turut mendampingi Sekda Makassar, Inspektur Kota Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti, Kepala BPKAD Makassar Muh Dakhlan, serta Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Makassar, Akhmad Muhajir.
BACA JUGA:
Ketua PKK Makassar Tekankan Pentingnya Pra-Sekolah, Transisi PAUD ke SD Harus Menyenangkan
Dalam kesempatan itu, Andi Zulkifly menyambut positif peluncuran buku panduan pendidikan antikorupsi yang dinilai menjadi langkah penting dalam penguatan pendidikan karakter di sekolah.
“Pendidikan antikorupsi sangat penting untuk membangun karakter generasi muda yang jujur, disiplin, dan berintegritas. Nilai-nilai ini harus ditanamkan sejak dini melalui lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat,” ujar Zulkifly.
Mantan Kepala Bappeda Makassar itu menegaskan pendidikan karakter tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen, termasuk orang tua dan lingkungan sosial.
Menurutnya, Pemkot Makassar mendukung penuh penguatan budaya bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi melalui jalur pendidikan.
“Pemkot Makassar mendukung penuh penguatan pendidikan karakter di sekolah sebagai bagian dari upaya menciptakan budaya yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan SMP Dinas Pendidikan Makassar, Akhmad Muhajir, menjelaskan buku panduan tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam penerapan pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah.
“Panduan ini menjadi acuan terkait arah pendidikan antikorupsi yang nantinya diimplementasikan kepada guru, murid, dan tenaga pendidik,” ujarnya.
Ia mengatakan program pendidikan antikorupsi merupakan inisiatif pemerintah pusat yang akan dikaji lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar sebelum diterapkan secara menyeluruh di sekolah.
“Hasil rapat ini akan kami bahas lebih lanjut secara internal dan kami laporkan kepada Ibu Kepala Dinas sebagai bahan tindak lanjut implementasi buku panduan tersebut,” katanya.
Menurut Akhmad, pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu mata pelajaran tertentu, melainkan harus terintegrasi dalam seluruh proses pembelajaran.
Ia menyebut arahan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menekankan pentingnya nilai integritas, kejujuran, dan pendidikan karakter dimasukkan dalam setiap mata pelajaran.
“Semua mata pelajaran diharapkan memuat nilai-nilai pendidikan karakter yang menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat antikorupsi,” jelasnya.
