menitindonesia, MAKASSAR — Anggaran pelaksanaan Makassar Half Marathon (MHM) sebesar Rp2,5 miliar dari APBD Kota Makassar menuai sorotan tajam dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 di DPRD Makassar, Rabu (6/5/2026).
Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Makassar, Azwar Rasmin, mempertanyakan besarnya alokasi dana daerah untuk event olahraga tersebut di tengah masih banyak persoalan mendasar masyarakat yang belum terselesaikan.
Menurut Azwar, kegiatan olahraga seperti MHM memang positif untuk promosi kota dan pengembangan sport tourism. Namun, penggunaan APBD dalam jumlah besar dinilai perlu dievaluasi.
“MHM ini bagus untuk promosi Makassar dan kami mendukung kegiatan olahraga. Tapi yang jadi pertanyaan, kegiatan ini juga punya sponsor, ada biaya pendaftaran peserta, sementara APBD yang dipakai masih sangat besar, Rp2,5 miliar,” tegas Azwar.
BACA JUGA:
Pansus LKPJ DPRD Makassar Tunda Pembahasan, Sejumlah OPD Dinilai Terlambat Serahkan Data
Ia menilai penggunaan dana miliaran rupiah untuk event lari menjadi kontras dengan kondisi masyarakat yang masih menghadapi persoalan pendidikan dan kesehatan.
“Anak sekolah kita masih ada yang kesulitan sekolah, masyarakat sakit juga masih banyak yang membutuhkan bantuan biaya pengobatan. Ini harus jadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Azwar menegaskan event olahraga tetap bisa dilaksanakan, namun skema pembiayaannya seharusnya tidak terlalu membebani keuangan daerah.
Menurutnya, keberadaan sponsor dan pemasukan dari biaya registrasi peserta semestinya bisa mengurangi ketergantungan terhadap APBD.
“Mereka sudah dapat sponsor, dapat biaya pendaftaran peserta, lalu masih dibantu APBD miliaran rupiah. Mestinya pemerintah cukup memfasilitasi saja,” katanya.
Politisi DPRD Makassar itu bahkan meminta agar program Makassar Half Marathon dimasukkan sebagai catatan khusus dalam rekomendasi akhir Pansus LKPJ DPRD Makassar.
“Kalau bisa ini jadi catatan khusus dalam LKPJ, bahkan dipertimbangkan untuk dibatalkan jika memang tidak efektif,” lanjutnya.
Sorotan terhadap anggaran MHM muncul di tengah evaluasi DPRD terhadap prioritas belanja Pemerintah Kota Makassar. Legislator menilai anggaran daerah seharusnya lebih difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pelayanan publik.
