Pakar Hukum Unhas Sebut Rangkap Jabatan Rektor Jelas Melanggar Norma, Ombusdman RI: Berpotensi Maladministrasi

Diskusi Webinar yang diadakan oleh UKM Pers Unhas. (Foto: capture_menit)
menitindonesia, MAKASSAR – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin Makassar, Prof Dr Aminuddin Ilmar SH MH, mengatakan rangkap jabatan Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu, sebagai Komisaris Independen di Perusahaan Modal Asing (PMA) PT Vale Indonesia Tbk, sangat jelas melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2015 tentang Statuta Unhas Pasal 27 ayat 4 huruf d.
“Sesuai ketentuan dalam Statuta Unhas PP 53 tahun 2015, pasal 27 ayat 4, Rektor Unhas dilarang merangkap jabatan, pada huruf d jelas disebutkan rektor dilarang merangkap jabatan pada badan-badan usaha baik di dalam maupun di luar Unhas,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Unhas itu, pada acara diskusi daring ‘Rangkap Jabatan Rektor’ yang diadakakan UKM Pers Unhas, Minggu (4/7/2021).
Prof Ilmar yang juga adalah penulis buku ‘Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN’ itu, menambahkan, yang dimaksud badan-badan usaha yang yang disebutkan dalam norma itu adalah usaha yang berbadan hukum seperti peseroan dan yang usaha tidak berbadan hukum.
“Badan usaha di dalam Unhas pun Rektor Unhas tidak boleh melakukan rangkap jabatan, maupun badan usaha di luar Unhas. Jadi ini sudah jelas interpretasinya, Rektor Unhas sesuai dengan norma yang ada dalam statuta Unhas, dilarang merangkap jabatan,” tegasnya.
Prof Ilmar juga meluruskan pernyataan sebelumnya yang disampaikan Humas Unhas Ishak Rahman sebelumnya, yang mengatakan bahwa apa yang dimaksud dalam Statuta Unhas itu terdapat interpretasi mengenai yang dimaksud rangkap jabatan, sehingga komisaris independen bukan termasuk dalam kategori rangkap jabatan yang dimaksud dalam norma itu.
“Menurut pemahaman saya, kalau norma itu tidak dilakukan perubahan, maka tentu kita mengatakan bahwa kalau dia kategori pemangku jabatan rektor maka otomatis itu bertentangan dengan ketentuan pasal 27 ayat 4 huruf d itu tadi. Bagi saya ini sudah jelas, rektor Unhas dilarang merangkap jabatan pada badan-badan usaha,” terangnya.
Sementara dalam kesempatan yang sama, Komisioner Ombudsman RI, Indrasa Marzuki Rais, mengatakan bahwa rangkap jabatan yang dilakukan Rektor Unhas pada salah satu badan usaha berpotensi terjadinya maladministrasi.
“Yang harus diketahui, maladministrasi itu adalah perbuatan yang melawan hukum dan etika dalam proses administrasi. Misalnya penyalahgunaan wewenang atau termasuk pengabaian atas kewajiban hukum.,” tegas Indrasa Marzuki Rais.
Lebih lanjut dia menjelaskan, posisi seorang rektor sangat tinggi sehingga rektor harus dijaga dengan Statuta.
“Kenapa dilarang merangkap jabatan karena di situ ada potensi konflik interest. Ketika seorang rektor melanggar statuta, maka kami melihat itu sebagai potensi maladministrasi, pengabaian terhadap kewajiban hukum,” ucapnya.
Menanggapi pernyataan Prof Ilmar dan Indrasa Marzuki Rais dari Ombusdman RI mengenai dugaan pelanggaran norma yang dilakukan Rektor Unhas, bahwa rangkap jabatan itu banyak terjadi di beberapa instansi dan universitas.
“Khusus untuk rangkap jabatan rektor unhas, sudah disetujui Majelis Wali Amanat dan  Dirjen Dikti dan itu adalah kebijakan kampus merdeka dari Kemendikbud yang mendorong dosen-dosen terlibat di dalam industri,” ujar Ishak Rahman. (roma)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini