Cegah Korupsi, Koordinator FAK Minta KPK Turunkan Tim di Sulsel

Koordinator FAK Sulawesi, Ahmad Mabbarani. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAKASSAR- Koordinator Forum Anti Korupsi (FAK) Sulawesi, Ahmad Mabbarani meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, menurunkan tim penyelidik dan penyidik KPK ke Sulawesi Selatan untuk menindak lanjuti sejumlah laporan masyarakat terkait adanya dugaan korupsi berjamaah yang marak dilakukan Kepala Daerah di Sulawesi Selatan.
“Sudah banyak laporan masyarakat Sulsel yang disampaikan ke KPK, tapi sampai saat ini belum ada Bupati yang dipanggil dan diperiksa. Padahal praktik korupsi berjamaah marak dilakukan Bupati dan kontraktor di Sulsel,” kata Ahmad Mabbarani saat memberi keterangan Pers di Gastro Resto, Mall Nipah, Jalan Urip Sumiharjo, Makassar, Kamis (11/11/2021).
Lebih lanjut Ahmad mengatakan tindak pidana korupsi, pencegahan dan pemberantasannya, pembinaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, harus disikapi KPK dengan menindak lanjuti laporan yang disampaikan langsung masyarakat maupun LSM ke KPK.
“Jangan ada kesan laporan yang disampaikan masyarakat itu terabaikan. Saya tahu banyak LSM dan masyarakat di Sulawesi Selatan menyampaikan laporan ke KPK, tapi sampai saat ini belum disikapi setelah OTT terhadap pejabat Sulsel, tahun lalu,” ujarnya.
Ia pun berencana akan menyampaikan kembali laporan ke KPK secara resmi terkait beberapa kasus dugaan gratifikasi proyek infrastruktur yang dilakukan sejumlah oknum Bupati di Sulsel.
Ahmad menuturkan, sesuai hasil investigasi FAK Sulawesi, menemukan bahwa di Sulsel sangat rawan terjadi korupsi pada sektor pelayanan publik, sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur.
“Indikasi ini, bisa dideteksi sejak pasca Pilkada serentak tahun 2020 lalu. Sejumlah Bupati pemenang Pilkada, sudah mulai merancang agenda korupsinya dengan cara merekayasa proses lelang proyek infrastruktur untuk kepentingan para cukong yang membiayainya saat Pilkada kemarin,” ungkapnya.
Selain itu, Ahmad Mabbarani menyampaikan agenda FAK Sulawesi untuk menemui langsung Ketua KPK, Firli Bahuri dalam rangka menyamakan persepsi dan menyatukan langkah dan tekad bersama dalam pemberantasan korupsi di Sulawesi.
“FAK Sulawesi ingin mengambil peran, sebagai salah satu wujud peran serta masyarakat memberikan informasi atau laporan pengaduan tindak pidana korupsi yang berkualitas. Termasuk kami telah memantau proses penyusunan angaran dan alokasi anggaran di APBD 2021 di berbagai daerah di Sulsel, yang terindikasi timpang,” jelas Ahmad.
Ahmad pun membeberkan, bahwa penyusunan anggaran saat pembahasan APBD tidak berbasis perencanaan. Menurutnya, kegiatan yang disusun dalam APBD banyak yang tidak tepat sasaran dan sangat berpotensi menimbulkan kerugian terhadap negara.
Berdasarkan hasil temuannya itu, Ahmad Mabbarani berharap KPK segera menjadikan Sulsel sebagai daerah operasi pemberantasan korupsi. Apalagi, kata dia, budaya Korupsi di Sulsel tumbuh subur dan dianggap biasa-biasa saja.
“Selama ini banyak Bupati dan Walikota di Pulau Jawa ditangkap tangan, padahal korupsi sejumlah oknum Bupati di Sulsel lebih brutal dari korupsi yang ditangkap KPK di Jawa dan di Sumatera. Jangan terkesan pemberantasan korupsi di Sulsel sudah klimaks setelah OTT Pak Nurdin. Banyak Bupati di Sulsel lebih bringas korupsinya,” pungkasnya. (roma)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini