Orientasi Partai Demokrat Sulsel beberapa waktu lalu. (Doc Foto_menit)
menitindonesia, MAKASSAR – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Selayar, Andi Mahmud, menyatakan kepemimpinan Ni’matullah Rahim Bone sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan berhasil di Pemilu 2019 karena mempertahankan 90 persen kursi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi 10 kursi dan tetap memegang posisi Wakil Ketua DPRD.
“Kalau ada caleg gagal yang menyalahkan Ketua DPD karena dia tidak terpilih, maka inilah statemen yang paling bodoh. Apalagi dia itu Caleg incumbent lantas tidak terpilih lagi. Yang salah bukan ketua DPD, tapi dia ditinggalkan oleh pemilihnya karena mungkin dianggap sombong saat menjadi legislator,” kata Andi Mahmud di Makassar, Rabu (22/12/2021), dini hari.
Andi Mahmud menjelaskan, dirinya heran terhadap oknum Ketua DPC yang sering ngoceh mengklaim Ni’matullah gagal. Menurutnya, jangan membandingkan perolehan kursi provinsi dengan perolehan kursi di Kabupaten. Yang mesti menjadi pembanding perolehan kursi provinsi dengan provinsi, kebupaten kota dengan kabupaten kota.
“Coba bandingkan perolehan kursi provinsi, Demokrat di DPRD Sulsel mendapat 10 kursi. Jangan bandingkan dengan yang terburuk, misalnya Kabupaten Maros yang kursinya sejak dipimpin Amirullah turun, dari empat, menjadi tiga lalu tersisa satu. Dia sendiri, sudah ketua DPC, incumbent pula, Caleg Kabupaten ji lagi tidak lolos, masa Pak Ulla yang mau disalahkan,” ujar Mahmud.
Dia menambahkan, hilangnya satu kursi DPR dari Demokrat di Dapil Sulsel 2, juga bukan merupakan kesalahan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY. Yang salah, ujar Mahmud, bukan Ketum AHY dan bukan Ulla, tetapi Calegnya yang belum maksimal merebut simpati masyarakat, padahal di Dapil tersebut, kata dia, ada incumbent namun perolehan suaranya tidak signifikan lagi.
Terkait wacana menolak LPJ Ni’matullah dalam forum Musda, ditanggapi Mahmud sebagai hal yang mengada-ada. Menurutnya, alasan yang mengatakan manajemen partai tidak jalan sama dengan alasan yang digunakan kelompok pengacau yang menggelar KLB, di Sibolangi Deli Serdang, lalu.
“Musda ini digelar untuk konsolidasi dan merupakah amanah konstitusi partai sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat tahun 2020. Harusnya, menghadapi Pemilu 2024, bukan membuat narasi dan argumentasi yang jauh dari logika yang benar, menutupi kesalahan dengan menyalahkan orang lain. Jangan seperti pendukung KLB Deli Serdang, ini kita punya konstitusi, itu yang dijadikan pegangan, bukan hasil KLB di Deli Serdang,” pungkas Mahmud. (roma)
