Dukung Aksi FAKK-PILHI, MAKI Desak Penuntasan Penanganan Perkara Dugaan Korupsi Kredit Macet Bank Kaltimtara

Koordinator Maysrakat Anti Korupsi Indonesia, Bonyamin Bin Saiman. (Foto: Ist)
menitindonesia, JAKARTA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan pembobolan Bank atau korupsi kredit macet di Bank Kaltim Kaltara (Kaltimtara) yang diduga melibatkan kakak kandung Bupati Paser Panajam Utara, Abdul Gafur Mas’ud, yakni Hasanuddin Mas’ud dan kawan-kawan.
“Seperti ramai diwartakan media massa nasional, Ketua Forum Aliansi Kontra Korupsi (FAKK) Ahmad Mabbarani dan LSM Pusat Informasi Lingkungan Hidup (PILHI)  Syamsir Anchi, sudah melaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi dalam pemberian kredit kepada PT Hasamin Bahar Lines oleh Bank Kaltimtara sebesar Rp240 milyar,” kata Bonyamin Saiman dalam rilisnya yang diterima menitindonesia.com, Jumat (25/2/2022).
Lebih lanjut, Bonyamin menyampaikan, MAKI ikut melakukan pengawalan terhadap laporan dugaan korupsi ini dengan berkirim surat kepada KPK prihal desakan penuntasan penanganan perkara dugaan korupsi yang dilaporkan oleh FAKK dan PILHI dalam dua kali menggelar unjuk rasa di Gedung KPK.
Dia berharap, agar penanganan perkara dugaan kredit macet di Bank Kaltimtara ini tidak mangkrak atau lemot.
“MAKI sudah pernah mengajukan gugatan Praperadilan atas perkara mangkrak, salah satunya memenangkan gugatan praperadilan melawan KPK tahun 2018 atas mangkraknya perkara korupsi Bank Century,” ujar Bonyamin.
Sebagai tambahan data, terkait dugaan kasus kredit macet tersebut, lanjut Bonyamin, pada tahun 2012 ketika pemberian kredit belum berusia setahun, PT. Hasamin Bahar Lines diduga mendapatkan penambahan plafon  kredit sebesar Rp25 milyar.
“Hasanuddin Mas’ud diduga menggandeng Muhammad Said Amin, tokoh dan Ketua ormas Pemuda di Kaltim. Diduga  sejumlah asset atas nama Said Amin yang dijadikan agunan yang tentunya, Said Amin setuju asetnya dijadikan agunan pinjaman tersebut dengan segala konsekuensinya, termasuk disita lelalng apabila pinjaman macet,” ungkapnya.
Lebih rinci, Bonyamin menuturkan, Muhammad Said Amin diduga menguasai dan mengoperasionalkan 5 (lima) set tug boat dan tongkang. Tapi hasilnya  diduga tidak dipakai untuk membayar cicilan kredit.
Bonyamin menjelaskan, MAKI juga memiliki data terkait dugaan korupsi yang dilaporkan oleh FAKK dan PILHI, sehingga pihaknya bersedia membeberkan sejumlah data-data terkait dugaan kasus korupsi kredit macet di Bank Kaltimtara tersebut.
“Data kami lengkap, dan kami minta KPK menjadikan kasus tersebut sebagai prioritas, agar kasus yang dilaporkan oleh FAKK dan PILHI ini tidak mangkrak,” pungkasnya. (roma)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini