menitindonesia, MAKASSAR – Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Inspektur IV Arsan Latif, merespon positif komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyerap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) Tahun Anggaran 2022 secara optimal.
Arsan Latif, hadir dalam acara Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD TA. 2022 di Lingkungan Provinsi, Kota dan Kabupaten Se- Sulawesi Selatan yang bertempat di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (3/8/2022).
Saat ditemui di sela-sela acara, Arsan Latif mengatakan, bahwa Inspektorat Jendral Kemendagri bersama Pemerintah Provinsi mengambil langkah untuk mendorong penyerapan APBD agar lebih optimal sehingga efek positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Alokasi anggaran sudah dituangkan di APBD dan sudah melalui review APIP, sudah tidak ada alasan untuk menahan-nahan lagi belanjanya, karena sudah terverifikasi dengan baik oleh APIP,” kata Arsan Latif.
Dia menambahkan, APIP selama ini, sesuai tugasnya pasal 379 dan 380 UU No.23 Tahun 2014, harus mengawal penyerapan APBD. “Jadi kalau ada yang terhambat penyerapannya berarti APIP tidak bisa mendorong tugasnya. Nah itulah dilakukan tugas oleh Itjen Kemendagri,” papar Arsan Latif.
Lebih lanjut, dia menyampaikan, kendala yang dihadapi Sulsel selama ini hanyalah keragu-raguan menjalankan anggaran. Oleh karena itu, kata dia, Inspektorat Daerah harus memberikan pendampingan melalui penjelasan dan penegasan oleh Itjen Kemendagri bersama Itjen Keuangan Daerah.
“Kita sudah memasuki triwulan ke-tiga. Kita mau targetkan di triwulan ke-tiga, minimal Agustus ini lebih daripada 51%. Itu yang kita dorong supaya ekonomi ini berputar. Agar kondisi yang terjadi akibat Pandemi Covid-19 ini bisa segera teratasi,” terang Arsan.
Sementara itu, Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Pemprov Sulsel, Syafruddin Kitta, mengatakan hasil dari monitoring dan evaluasi dari Itjen Kemendagri tersebut akan ditindaklanjuti ke OPD sesuai target-target yang sudah ditentukan dan sesuai perencanaan.
Dia berharap ada kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi karena hal tersebut merupakan tugas kolektif yang dijalankan oleh TAPD.
“Sekarang ini kami sedang menginventarisir posisi real pendapatan dan belanja dengan mencari benang merahnya, bagaimana mencapai angka ideal sesuai dengan perencanaan itu,” pungkasnya. (andi esse)