Januari 2023, Presiden Isyaratkan Reshuffle Kabinetnya, Syamsir Anchi: Jangan Ganti Mentan SYL

Presiden Jokowi bersama menteri pertanian SYL dan Menhan Probowo Subianto. Bakal terjadi resufle posisi menteri. (Foto Istimewa)
menitindonesia, MAKASSAR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menghembuskan isyarat  untuk melakukan reshuffle terhadap menterinya.
“Mungkin. Ya nanti!” kata Jokowi saat ditanya wartawan di Istana Bogor, Senin (26/12/2022), kemarin.
Sebelumnya, Charta Politika merilis hasil surveinya yang menyatakan 61,8 persen dari 1.220 responden menyatakan setuju dilakukan reshuffle kabinet.
Adanya isyarat dari Jokowi itu, Wakil Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat menyoroti khusus tiga kader NasDem yang jadi menteri, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan, Sitti Nurbaya dan Menteri Infokom, Jhonny G Plate.
Menanggapi gonjang-ganjing reshuffle kabinet ini, Direktur Eksekutif Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia (PILHI), Syamsir Anchi, mengatakan, reshuffle kabinet bisa dilakukan presiden kapan saja dia mau, karena memang merupakan hak prerogatifnya.
Namun, Aktivis 98 yang juga timses Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 itu,  menyarankan agar Jokowi tidak tergesa-gesa mengganti Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL. Menurut dia, salah satu menteri Jokowi yang banyak bekerja adalah SYL.
“Ancaman krisis global itu bakal terjadi pada 2023 nanti, dan salah satu penyebabnya adalah krisis pangan dunia,”ujar demonstran Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi (AMPD) di era tahun 1998 itu, saat dikonfirmasi Selasa (27/12/2022).
Dia menilai, SYL sangat memahami kebijakan presiden untuk ketahanan pangan nasional. Menurut Syamsir Anchi, saat terjadi krisis Covid-19, atas arahan presiden, sektor pertanian justru  menopang agar rakyat masih bisa makan.
“Kalau ganti menterinya, jangan sampai sulit beradaptasi. Kalau soal politik, SYL itu orang yang sangat profesional, lebih separuh hidupnya dirintis di birokrasi dari bawah ke atas. Dia bisa memisahkan urusan politik capres dan urusan pemerintahan,” terangnya. (roma)