Foto : Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin Bersama Direktur Bank Indonesia, Bank Sulselbar, dan Kepala BKAD Pemprov Sulsel pada Launching KKPD, HLM TP2DD, dan Apresiasi Ekonomi & Keuangan Digital Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar
menitindonesia, MAKASSAR – Dalam mengelola keuangan daerah dengan kini menghadirkan model transaksi dalam bentuk KKPD. Implementasi KKPD sudah lama direncanakan oleh Kementerian Dalam Negeri tetapi baru berhasil terwujud.
Lewat KKPD, transaksi belanja menjadi lebih sehat bagi organisasi karena tidak dapat dimanipulasi serta lebih efisien karena mengurangi keperluan administrasi. Dengan demikian hal itu Pemprov Sulawesi Selatan telah menjadi contoh bagi Pemda lain sehingga seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota dapat bersinergi bersama.
Hal itu dipaparkan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin dalam sambutannya pada Launching KKPD, HLM TP2DD, dan Apresiasi Ekonomi & Keuangan Digital Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar, Senin (11/12/2023)
“Kami Pemprov Sulsel mengucapkan terima kasih atas kolaborasi Bank Indonesia, Bank Sulselbar, BKAD Pemprov Sulawesi Selatan, dan seluruh pihak sehingga kegiatan ini dapat terwujud dan diharapkan dapat menjadi percontohan dari Kawasan Timur bagi Indonesia,” ucapnya.
Gubernur juga berharap agar seluruh stakeholder dapat bersinergi bersama Bank Sulselbar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, mudah, cepat dan akuntabel.
Dalam kegiatan ini dilakukan simulasi secara langsung. Dan transaksi KKPD menggunakan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah untuk pembelian barang BKAD Provinsi Sulawesi Selatan. Direktur Utama Bank Sulselbar menyebutkan jika Pemprov Sulsel telah melakukan pembelanjaan langsung menggunakan KKPD pada tanggal 28 November 2023 untuk pembelian kebutuhan ATK.
Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pj. Gubernur Sulawesi Selatan menyerahkan penghargaan kepada beberapa pihak, yaitu Pemda dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), yang dianggap berkontribusi aktif dan terdepan dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Sulawesi Selatan.
Beberapa penghargaan tersebut meliputi akselerasi pembayaran pajak dan retribusi secara non tunai, ASN Go Digital, edukasi transaksi digital, akuisisi merchant QRIS, serta akuisisi pengguna QRIS.
Adapun penghargaan tertinggi, QRIS Champion of the Year 2023, diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk kategori Pemda dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Region X/Sulawesi dan Maluku untuk kategori PJP.
Melalui apresiasi ini, Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan mengharapkan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah, Bank Indonesia, PJP, dan seluruh pihak dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan melalui digitalisasi ekonomi dan keuangan.
“Kami ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholders terkait atas kolaborasi dan kerja sama perluasan Ekonomi dan Keuangan Digital, Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Cinta Bangga Paham Rupiah,” dalam sambutan yang disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.
Turut hadir dalam kegiatan ini Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Dr. Bahtiar Baharuddin), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (Causa Iman Karana), Direktur Utama Bank Sulselbar (H. Yulis Suandi), Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan didampingi jajaran Badan Keuangan dan Badan Pendapatan, serta Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) se-Sulawesi Selatan.
Dalam kegiatan tersebut, 7 (tujuh) Pemda yaitu Bantaeng, Bone, Enrekang, Luwu Timur, Takalar, Tana Toraja, dan Toraja Utara mengesahkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD); menyusul 18 Pemda lainnya yang terlebih dahulu telah memiliki Perkada. Hal ini menjadikan Sulawesi Selatan sebagai provinsi pertama di Indonesia yang seluruh Pemdanya telah mengesahkan Perkada KKPD.
Bersamaan dengan itu, 17 dari 25 Pemda tersebut juga meluncurkan KKPD, yaitu Barru, Bulukumba, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Pangkajene dan Kepulauan, Parepare, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, dan Wajo.
Jajaran Pemda tersebut menyusul Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah melakukan hal serupa pada 4 Oktober 2023 yang lalu. Dengan demikian, Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan implementasi KKPD terbanyak di Indonesia. Selain itu, Kepala Daerah atau perwakilan yang hadir juga berkomitmen untuk terus mendukung inisiatif penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Hal tersebut ditandai dengan penadantanganan komitmen bersama yang diwakili oleh Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, dan Direktur Utama Bank Sulselbar.
Butir-butir piagam komitmen tersebut berisikan beberapa hal seperti menggunakan KKPD secara efektif paling lambat Tahun Anggaran 2024, menjaga keamanan siber, serta meningkatkan transaksi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (*)
